Survei Transparency International Indonesia: Jakarta Kota Paling Korup

[JAKARTA] Jakarta kembali digelari kota terkorup oleh Transparency International Indonesia (TII), lembaga yang banyak meneliti masalah transparansi penggunaan keuangan negara. Gelar buruk ini merupakan yang kedua kalinya setelah gelar yang sama di tahun 2002 lalu, juga oleh TII.

Menurut Ketua Dewan Pengarah TII, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Rabu (28/2), Kota Jakarta memiliki IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 4.00. Terkorup lainnya adalah Maumere, Mataram, dan Gorontalo.

Sementara kota yang dipersepsikan terbersih dari korupsi, diterima sejumlah kota di wilayah pedalaman. Secara berturut-turut adalah Palangkaraya, Wonosobo, Tanah, Datar dan Pare-pare. “IPK-nya di atas 6. Total ada 12 kota yang masuk IPK-nya di atas enam,” ujar Todung.

Survei IPK 2006 dilakukan TII di 32 kota di seluruh Indonesia. Salah satu variabel yang dipakai untuk menentukan nilai IPK (0-10) adalah kasus suap atau penggelembungan (mark up) yang terjadi sebelum dan sesudah tender proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Beragam tanggapan pun muncul dari berbagai kalangan atas temuan tersebut. Wali kota Jakarta Pusat, Muhayat misalnya, yang meragukan objektivitas penilaian tersebut. Menurut Muhayat, 70 persen peredaran uang nasional berada di Jakarta, sehingga sangat mungkin terjadi bias pada temuan tersebut.

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta sangat dipengaruhi oleh praktik penyelenggaraan pemerintah pusat, termasuk dalam penggunaan dana APBN.

Muhayat juga mempertanyakan basis penilaian IPK, jika itu ditujukan khusus terhadap Pempeov DKI. Jika disebutkan karena banyaknya penggelembungan dalam tender pengadaan di Pemprov DKI, berapa yang di mark up dan berapa yang tidak. “Apakah betul yang di mark up lebih besar dari yang tidak di-mark-up” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Koesnan A Halim memilih untuk tidak berkomentar mengenai temuan tersebut. Menurut Koesnan, isu ini sangat sensitif sehingga ia tidak berani berkomentar.

Sentra Perputaran Uang

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Imam Prasojo menilai, DKI Jakarta sangat berpeluang menjadi kota terkorup karena sebagai Ibukota Negara merupakan sentra perputaran uang dan pusat aktivitas ekonomi nasional. “Kondisi tersebut, menjadi lebih kuat peluangnya mengingat masih lemahnya upaya reformasi birokrasi di linkungan Pemda DKI Jakarta,” ujarnya.

Tingginya persepsi korupsi akibat masih maraknya praktik-praktik terindikasi korupsi di titik-titik layanan publik, mulai dari pengurusan dokumen di tingkat kelurahan hingga di tingkat dinas, praktik-praktik tersebut masih kerap dikeluhkan warga.

“Jadi, selama belum dilakukan reformasi layanan publik atau reformasi birokrasi, maka predikat Jakarta sebagai kota terkorup sulit dilepaskan,” ujarnya.

Eko menyontohkan kasus pungutan liar pada pengurusan akte kelahiran yang disorot media beberapa waktu lalu di suku dinas kependudukan di salah satu wilayah Jakarta. Padahal jelas-jelas, diatur dalam peraturan daerah bahwa pengurusan akte kelahiran gratis atau tidak dipungut biaya. [L-11]
—————————————-
sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/01/Jabotabe/jab01.htm
Last modified: 1/3/07