10 Titik Darurat Banjir di Depok

Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) DPRD Kota Depok meminta Pemerintah Kota Depok menetapkan 10 titik darurat banjir di kota itu, yang harus ditangani secara khusus, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok.

“Kita harus belajar dari pengalaman banjir besar dan longsor pada awal Februari lalu. Penanganan 10 titik darurat banjir itu harus dilakukan lebih serius dan ditetapkan sebagai daerah bencana alam. Untuk itu, wali Kota Depok perlu membuat surat keputusan khusus, yang sesuai dengan Keppres nomor 80/2003,” kata Ketua FPDI-P DPRD Kota Depok, Siswanto pada penyampaian pandangan akhir FPDI-P atas RAPBD Kota Depok, di Depok, Rabu (7/3). Siswanto, yang didampingi Sekretaris Fraksi, R Sugiharto mengatakan, apabila terjadi penyimpangan penanganan daerah bencana alam itu, maka FPDI-P tak ikut bertanggung jawab atas akibatnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi tersebut juga menyatakan Pemkot Depok harus lebih lebih serius menangani tiga hal pokok dalam RABD Kota Depok Tahun 2007 ini. Pertama, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan. Nilai belanja Rp 103,707 miliar harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkinj untuk memperlancar arus lalu lintas dan sektor riil. “Tiga titik kemacetan, yaitu Jalan Margonda Raya, Jalan Kemakmuran-Sentosa Raya, dan Jalan Arif Rachman Hakim harus bisa segera diatasi,” katanya. [PR/N-6]
————————-
Last modified: 10/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/10/Jabotabe/jabxsek.htm