DPR Bersedia Kucurkan Dana

JAKARTA, KOMPAS – Tidak ingin mengulangi kesalahan pada 2003, DPR RI dan Pemerintah Pusat menyepakati adanya kucuran dana untuk antisipasi banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dana itu akan dikucurkan melalui APBN Perubahan 2007 dan program tahun jamak pada APBN 2008 dan 2009.

Kesepakatan itu muncul sebagai kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menter Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Senin (5/3) di Jakarta Pusat.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI Akhmad Muqowam, pada 2003, keinginan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengantisipasi banjir tidak didukung keberpihakan dalam anggaran. Akibatnya, pencegahan banjir tidak terlaksana dan air bah kembali menggenangi Jakarta.

Kini, kata Akhmad, DPR menyetujui bantuan dana untuk penyelesaian Banjir Kanal Timur dan peninggian tebing Banjir Kanal Barat, normalisasi sungai dan sodetan, pembangunan situ dan waduk, pembangunan polder dan rumah pompa, serta penghijauan di kawasan hulu sungai.

Proses penganggaran dengan sistem tahun jamak, kata Akhmad, diperlukan agar semua program penanggulangan banjir dapat berlangsung sampai tuntas. Dengan demikian, banjir diharapkan tidak akan terjadi lagi di Jakarta.

Untuk tahap awal, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjanjikan bantuan Rp 2,5 triliun untuk pembangunan fisik banjir kanal timur (BKT). Proyek BKT diharapkan dapat menyelesaikan tahap pembebasan tanah pada 2007 dan memasuki pembangunan fisik pada 2008.

Menurut Sutiyoso, bantuan kucuran dana dari pemerintah pusat sangat berarti karena semua usaha perbaikan lingkungan di hulu dan rekayasa sungai di hilir membutuhkan dana sekitar Rp 17 triliun. Dana itu sangat besar dan tidak mungkin hanya ditanggung oleh ketiga provinsi.

Anggota Komisi V Abdullah Azwar Anas (Fraksi PKB) mengatakan, pemerintah perlu juga mempersiapkan rumah susun (rusun) bagi para pemukim di bantaran sungai, sebelum memperlebar badan sungai. Proses pembangunan rusun bagi 71.000 keluarga itu juga harus dibantu oleh pemerintah pusat.

Untuk memperkecil biaya pembangunan rusun, kata Anas, semua pajak harus ditanggung pemerintah dan biaya izin mendirikan bangunan diperingan. Hal-hal tersebut dapat menghemat biaya pembangunan sampai sekitar 10 persen.

DPR RI, kata Akhmad, juga mendesak pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berkoordinasi dan memiliki rencana tata ruang bersama yang lebih berpihak kepada lingkungan. Dengan demikian, usaha pencegahan banjir dapat terintegrasi dari hulu sampai hilir. (ECA)

http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0703/06/060213.htm