DPRD DKI Ngotot RAPBD Tetap Rp 21,254 Triliun

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ngotot Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2007 tetap Rp 21,525 triliun. Padahal, hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) meminta agar RAPBD DKI 2007 disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD DKI, yakni Rp 20,254 triliun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-94 Tahun 2007, tertanggal 22 Februari 2007, Gubernur dan DPRD DKI diminta menindaklanjuti hasil evaluasi Depdagri terhadap RAPBD DKI 2007 dalam waktu tujuh hari. Hasil evaluasi tersebut, meminta Gubernur dan DPRD DKI menyesuaikan sembilan pos belanja daerah dalam RAPBD DKI 2007 yang anggaranya berlebihan.

Pos belanja yang berlebihan, antara lain anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Rp 28,442 miliar, atau meningkat 292,50 persen dari pos anggaran pada APBD 2006. Namun, sampai batas waktu tujuh hari berakhir, tepatnya pada 5 Maret 2007, pimpinan DPRD DKI belum menyerahkan hasil evaluasi RAPBD DKI 2007.

Mereka justru menemui pihak Depdagri untuk menjelaskan tentang mengapa RAPBD DKI 2007 ditetapkan Rp 21,525 triliun atau melampaui pagu anggaran awal Rp 20,254 triliun.

Menurut Sekretaris Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI, M Firmansyah, dari hasil pertemuan tersebut, Depdagri meminta Gubernur dan pimpinan DPRD DKI menentukan besar- an RAPBD DKI 2007, apa- kah Rp 21,525 triliun atau Rp 20,254 triliun.

“Kami diminta untuk memusyawarahkan soal besaran RAPBD DKI dengan pihak eksekutif. Tapi, sembilan poin yang harus dievaluasi harus tetap dilakukan,” kata Firmansyah, ketika ditemui Pembaruan dan Warta Kota, di Gedung DPRD DKI, Selasa (6/3).

Diungkapkan, pimpinan DPRD DKI tetap berpijak pada RAPBD DKI Rp 21,525 triliun karena sudah diputuskan dalam rapat paripurna pada 27 Desember 2006.

Mengenai besaran RAPBD DKI 2007 yang dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran PPA dalam Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang dibuat pada 20 November 2006, Firmansyah mengatakan, hal itu dapat disesuaikan.

“Kalau Gubernur dan pimpinan DPRD sepakat, tinggal ubah PPA dengan menetapkan pagu anggaran RAPBD DKI Rp 21,525 triliun. Daripada kalau kita kembalikan RAPBD DKI menjadi Rp 20,254 triliun, berarti harus rapat paripurna lagi. Itu kan butuh waktu lebih lama,” ujar Firmansyah.

Belum Sepakat

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya mengatakan, pihaknya masih membahas tindak lanjut Keputusan Mendagri terkait evaluasi RAPBD DKI 2007 dengan pimpinan DPRD. “Kemarin, kami sudah bertemu dengan pimpinan DPRD, tapi belum ada kesepakatan. Kami akan rapat lagi hari ini,” kata Ritola kepada Pembaruan, Rabu.

Menurut dia, bukan besaran RAPBD DKI yang menjadi persoalan. Pemprov DKI lebih memperhatikan penyesuaian RAPBD DKI dengan kemampuan keuangan daerah dan mengutamakan anggaran, yang manfaatnya lebih ke pembangunan dan pelayanan publik. [J-9]
—————————————–
Last modified: 7/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/07/Jabotabe/jab01.htm