Duh, Susahnya Bikin Proposal
Dana Korban Banjir Sudah Mengucur, tapi Belum Cair

Ini kabar gembira bagi warga Jakarta yang rumahnya rusak diterjang banjir bandang. Dana korban banjir sebesar Rp 1 miliar telah mengucur ke sebelas kelurahan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. “Dana Rp 1 miliar ini masuk Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK),” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta Budihardjo.

Di Jakarta Pusat, dana PPMK yang sudah cair ada di Kelurahan Gambir dan Petojo Utara. Di Jakarta Barat, ada di Kelurahan Kebon Jeruk, Taman Sari dan Tegal Alur. Di Jakarta Utara, ada lima kelurahan yang sudah mendapatkan dana PPMK yaitu di Kelurahan Ancol, Warakas, Koja, Sungai Bambu, Kalibaru, dan Lagoa. “Sisanya, kami akan mencairkan dana PPMK dalam waktu dekat secara bertahap,” kata Budihardjo.

Dewan Kelurahan (dekel) yang mendapatkan dana PPMK, menurut Budihardjo, diharuskan membuka rekening dan kemudian mencairkan dana PPMK ke warga korban banjir yang mengajukan proposal ke dekel. Terhambatnya pencairan dana PPMK kemungkinan disebabkan proposal hasil musyawarah belum jadi dan dikirim ke dekel. “Diharapkan, kalau proposal sudah jadi, mereka segera mencairkan dana tersebut,” ujar dia.

Di tempat sama, Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI Jakarta Rohana Manggala mengatakan, dana PPMK sudah ada di rekening dekel di 11 kelurahan. Pencairan dana ke masyarakat menunggu proposal masuk. “Sebenarnya wajar kalau dekel belum mencairkan dana PPMK karena data belum kumpul,” kata Rohana.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan telah menyalurkan dana itu ke rekening dekel. Namun, dana itu belum dicairkan karena menunggu proposal masyarakat. “Saya juga heran apa susahnya bikin proposal. Nanti, akan saya cek apa susahnya,” kata mantan Pangdam Jaya itu.

Ketua Forum Komunikasi Dewan Kelurahan DKI Jakarta Mohammad Yusuf mengatakan bahwa sebenarnya tak memiliki kesulitan berarti dalam melakukan tindak lanjut pemberian dana PPMK. “Tentunya kita selaku Dekel terlebih dahulu membuat Daftar Usulan Rencana (DURK),” tukasnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin siang.

DURK tersebut nantinya dibawa ke BPM. Di BPM, DURK yang telah disampaikan Dekel akan diseleksi kelayakannya. Setelah itu, baru dananya turun. Didalam verifikasi, nominal pengajuan tentunya biasanya dimintakan maksimal sampai Rp 1 miliar oleh para Dekel. Namun, jikalau dalam verifikasi akhirnya banyak usulan yang terkena revisi, maka tentu Dekel harus menyusun ulang DURK tersebut dan biasanya tetap mengajukan hingga total Rp 1 miliar.

Pada tahapan pendataan yang harus dilalui Dekel, menurut Yusuf, sudah ada sistematikanya. Pertama, melakukan pendataan kepada korban banjir di masingmasing daerah mulai RT ke RW hingga Kelurahan. Kedua, memverifikasi atas semua data yang masuk. Ketiga, memverifikasi fisik dan pemotoan. Keempat, mengkroscek ke lapangan. Dan, kelima, membuat skala prioritas pemberian bantuan.

Untuk masalah kriteria warga miskin, Yusuf mengatakan bahwa digunakan tiga pendekatan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai. Kedua, Kartu Keluarga Miskin (Gakin). Ketiga, Penerima Beras Miskin (Raskin). Namun dia juga menyarankan agar para Dekel ikut melakukan pendekatan praktis di lapangan. “Bisa saja ada keganjalan di luar tiga pendekatan tadi kan. Tentunya Dekel yang tahu kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai rincian platform anggaran dalam menyalurkan bantuan banjir tersebut, Yusuf mengatakan ada batasan platform tertinggi. Batasan tertinggi untuk bantuan dana PPMK bagi warga tak bisa melebihi Rp 5 juta.

Namun Yusuf mengakui ada sedikit kendala di lapangan, yaitu dalam hal teknis pendataan warga. “Bayangkan saja, untuk di kelurahan Warakas (Jakarta Utara) ada 2000 warga yang mengajukan permohonan,” ungkapnya. Dengan demikian, faktor terlalu banyaknya data sebagai kendala berarti ada benarnya. Apalagi syaratnya sudah jelas ini dan itu, seperti harus difoto dan segala macam. (eko/mg4)

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=274898