Mendesak, Pembatasan Kendaraan Pribadi

[JAKARTA] Pemerintah harus segera mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan terkait pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta. Hal itu, disebabkan pertumbuhan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan angkutan umum, sehingga makin memperparah kemacetan di Ibukota.

Menurut President The Institute for Transportation and Development Policy (Instran), Michael Replogle, pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 11 persen per tahun. Saat ini, populasi kendaraan di Jakarta hampir mencapai lima juta unit.

Sekitar 4,9 juta unit merupakan kendaraan pribadi (2,5 juta adalah sepeda motor) dan 62.000 angkutan umum. Khusus untuk kendaraan pribadi, setiap hari terjadi 17 juta perjalanan, sehingga menimbulkan kemacetan.

“Perkiraan kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Untuk itu, perlu dilakukan pembatasan kendaraan pribadi melalui kebijakan dari pemerintah. Hal ini, sangat mendesak bagi Jakarta,” kata Michael, dalam media gathering yang diselenggarakan Instran dan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (8/3).

Dia mengungkapkan, salah satu cara untuk membatasi kendaraan pribadi adalah dengan menerapkan electronic road pricing (ERP). Sistem ini, merupakan upaya untuk membatasi pergerakan kendaraan bermotor di ruas jalan tertentu, melalui kutipan atau pajak.

Michael menjelaskan, sistem ERP dapat diberlakukan, seperti penggunaan listrik dan telepon. Selain membayar abodemen, para pengguna juga membayar biaya pemakaian.

Begitu juga dengan penggunaan jalan. Selain ada pajak kendaraan, para pengguna kendaraan pribadi juga membayar penggunaan jalan. “Jadi, setiap orang yang menyumbang kemacetan melalui penggunaan kendaraan pribadi, harus membayar ongkos tetap atau berdasarkan waktu,” ujar Michael.

Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Darmaningtyas mengatakan, pembatasan kendaraan pribadi harus diberlakukan agar jumlahnya tidak terus bertambah dan memperparah kemacetan. “Selain ERP, pembatasan kendaraan pribadi juga dapat dilakukan dengan membuat aturan mengenai kuota mobil dan sepeda motor,” kata Darmaningtyas.

Menurut dia, penentuan kuota kendaraan pribadi sangat penting dilakukan. Hal itu, bukan hanya untuk mengatasi kemacetan, tetapi juga melindungi Indonesia agar tidak menjadi negara sasaran penjualan mobil dan sepeda motor. “Indonesia satu-satunya negara yang tidak memiliki peraturan tentang pembatasan kendaraan pribadi, sehingga setiap tahun pertumbuhannya sangat pesat. ,” ujar Darmaningtyas. [J-9]
————————————
Last modified: 8/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/09/Jabotabe/jab01.htm