PPMK Masih Disosialisasikan; Dekel Alami Kesulitan Susun Proposal

Jakarta, Kompas – Mayoritas aparat kelurahan di Jakarta Utara masih melakukan sosialisasi rencana alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau PPMK di wilayah masing-masing. Proposal sedang disusun dengan alokasi dana mengacu pada pola tribina, yakni aspek sosial, ekonomi, dan fisik.

“Kami sedang melakukan sosialiasi. Pola pencairan dana PPMK itu biasanya 60 persen untuk sektor ekonomi, 20 persen sosial, dan 20 persen untuk kegiatan fisik,” kata Kelik, Ketua Dewan Kelurahan (Dekel) Semper Barat, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (8/3).

Namun, dana PPMK kali ini akan diprioritaskan untuk kegiatan sosial, yakni pemulihan rumah milik korban banjir. “Karena ada bencana banjir, peruntukan dana PPMK akan diprioritaskan pada pemulihan rumah para korban,” kata Kelik.

Dia mengatakan, hampir 80 persen rumah penduduk Semper Barat rusak akibat terendam banjir. Namun, pihaknya masih bingung menentukan berapa besar alokasi untuk kegiatan sosial itu.

Saat ini, selain melakukan sosialiasi, kelurahan juga sedang menyusun proposal.

Di Semper Barat terdapat 17 RW. Dana PPMK kelak akan dibagi secara proporsional. Kelik mengatakan bahwa dana bantuan yang diterima warganya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan, misalnya, Kelurahan Kamal Muara yang hanya memiliki empat RW.

Lurah Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Ulin Nuha pun mengatakan, proposal belum dibuat karena belum ada data yang masuk. Pihak RT dan RW sedang mendata serta mengklarifikasi tingkat kerusakan dan menyeleksi siapa yang pantas menerima dana untuk pemulihan rumah. “Dana kelak akan dibagikan secara proporsional,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Edward Naibaho, Sekretaris Dewan Kelurahan Bidara Cina, di kelurahannya terdapat 7.000 rumah yang dilanda banjir. Sebanyak 3.000 di antaranya diputuskan akan mendapat bantuan perbaikan. Namun, perbedaan jenis dan tingkat kerusakan menyebabkan Dewan Kelurahan kesulitan mengklasifikasikan tingkat kerusakan suatu rumah.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta Rohana Manggala mengatakan, pemerintah memahami kesulitan Dewan Kelurahan menyusun proposal. Karena itu, pemerintah tidak memberi batas waktu penyerahan proposal guna pencairan dana PPMK. (cal/eca)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/09/metro/3371538.htm