Rancangan KBT Tak Cocok dengan Kondisi Jakarta

[JAKARTA] Rancangan Kanal Banjir Timur (KBT, bukan Banjir Kanal Timur/BKT, Red) tidak akan menjadi solusi banjir karena tidak lagi kontekstual atau tidak cocok lagi dengan kondisi Jakarta saat ini. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dan menempati daerah di sekitar bantaran 13 anak sungai yang bermuara di Jakarta, membuat konsep KBT harus dirancang kembali (redesign).

Menurut Peneliti Lingkungan Hidup dari Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Erwin Iskandar, daerah sodetan dalam rancangan KBT yang ditempatkan di sepanjang kawasan Cipinang, harus digeser ke arah selatan. Letak kawasan Cipinang, yang secara geografis lebih rendah, akan membuat aliran sungai dari hulu tetap membanjiri kawasan sekitar Cipinang sebelum masuk dan tertampung di KBT.

“Sodetan BKT harus dibuat di kawasan sekitar Ragunan atau Pasar Minggu. Jika tetap dibuat di Cipinang, air yang mengalir dari hulu tetap akan membanjiri kawasan sebelum Cipinang, seperti Halim. Kawasan Cipinang Makasar, dan Cipinang Muara juga akan tetap kebanjiran,” kata Erwin, di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengungkapkan, penggeseran daerah sodetan KBT ke wilayah Selatan, dipertimbangkan dari letak geografisnya, yang memang lebih tinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Hal itu juga perlu dilakukan untuk kawasan sodetan kanal banjir barat (KBB).

Erwin menjelaskan, KBT dan KBB, yang dirancang ahli tata air asal Belanda, Herman van Breen, sebenarnya bukan dirancang untuk mengatasi banjir, melainkan mengalihkan wilayah banjir. KBB yang mulai dibangun pada 1918 dengan kawasan sodetan di sekitar Bukit Duri dan Kampung Melayu dan dilengkapi Pintu Air Manggarai, dirancang untuk mengalihkan banjir yang biasa menggenangi kawasan Jakarta Pusat dan sebagian Jakarta Utara ke wilayah Barat.

“KBB dibuat untuk mengamankan kawasan Jakarta Pusat, terutama Istana Negara, yang menjadi kantor Pemerintah Belanda saat itu. Dengan membuat sodetan di kawasan Bukit Duri dan menempatkan Pintu Air Manggarai, aliran Sungai Cipinang dialihkan ke wilayah Barat Jakarta, melalui kawasan Kuningan dan Tanah Abang,” ujar Erwin.

Dia mengungkapkan, sodetan KBB yang ditempatkan di kawasan Manggarai dan Bukit Duri, memang tepat pada saat itu karena terletak di luar kota dan belum ditempati penduduk. Kawasan Jakarta Pusat yang sebelumnya sering mengalami banjir akibat luapan Ciliwung, bisa terlindungi.

Tapi, jika dikaitkan dengan kondisi Jakarta sekarang, di mana kawasan Manggarai dan Bukit Duri semakin padat dengan rumah penduduk, maka daerah sodetan untuk BKB juga harus digeser ke kawasan Selatan. “Sodetan KBB dapat digeser ke kawasan Condet,” kata Erwin.

Kepadatan

Hal senada diungkapkan Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Prof Dr Dadan UD. Menurutnya, konsep KBT dan KBB memang harus di-redesign agar sesuai dengan kondisi Jakarta, baik dari sisi tata guna lahan maupun kepadatan penduduk.

Dia mengatakan, rancangan KBT dan KBB yang dibuat van Breen pada 1918 disesuaikan dengan luas Jakarta yang saat itu, hanya 162 km2 dan penduduknya masih jarang. Namun, dengan luas Jakarta yang kini mencapai 6.500 km2 dan jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa, rancangan KBB dan KBT perlu dikaji kembali, terutama untuk KBT yang sudah diwacanakan sejak 1979 dan diperkirakan selesai dibangun pada 2008.

Hal itu, lanjut Dadan, disebabkan kondisi Jakarta sudah banyak berubah, terutama dalam penggunaan tata guna lahan. Sekarang ini, Jakarta sudah padat, sementara kota-kota penyangga, seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang juga tak lagi bisa berfungsi sebagai daerah resapan air.

“Pembangunan yang cukup pesat di daerah penyanggah, telah menutup wilayah kedap air, sehingga ketika hujan turun, airnya tidak terserap dan akan langsung menjadi aliran sungai yang mengalir dan membanjiri Jakarta,” kata Dadan.

Dia mengungkapkan, pernah menyampaikan penelitian tentang redesign KBT kepada DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, namun tidak mendapat tanggapan.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, pihaknya membuka kesempatan kepada para pakar untuk menyampaikan hasil kajian mengenai KBT. Namun, dirinya berharap, kajian tersebut dapat disesuaikan dengan rancangan KBT yang sudah dikerjakan saat ini.

“Silahkan mereka datang dan paparkan kepada kami (Pemprov DKI, Red). Tapi, rancangan Kanal Banjir Timur sekarang masih up to date karena sudah dikaji oleh ahli dari Jepang. Kalau kita ubah semua, tidak mungkin karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan lahan,” ujar Sutiyoso. [J-9]
————————–
Last modified: 5/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/05/Jabotabe/jab01.htm