RAPBD DKI 2007 Harus Rasional

[JAKARTA] Pimpinan DPRD DKI Jakarta diharapkan tidak memaksakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI melebihi kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Sumber pendapatan harus rasional. Jangan dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan kesanggupan Pemprov DKI. Anggaran untuk belanja daerah, juga seharusnya tidak melebihi pendapatan, meskipun ada potensi pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Daeng M Nazier, kepada Pembaruan, di Jakarta, Rabu (7/3).

Menurut dia, Depdagri sama sekali tidak mempermasalahkan besaran RAPBD DKI, apakah harus Rp 20,254 triliun atau Rp 21,254 triliun. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hasil RAPBD DKI 2006 yang disampaikan kepada Depdagri untuk dievaluasi berbeda dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

Seperti diketahui, pagu anggaran RAPBD DKI 2007 berdasarkan PPA sesuai isi nota kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD DKI pada 20 November 2006, ditetapkan Rp 20,254 triliun. Namun, setelah dibahas di rapat paripurna pada 27 Desember 2006, RAPBD DKI 2007 disepakati sebesar Rp 21,525 triliun.

Daeng mengatakan, Depdagri hanya mengevaluasi hasil RAPBD DKI 2007 yang telah disepakati Pemprov DKI dan DPRD DKI, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2007.

Dari hasil evaluasi tersebut, Depdagri meminta plafon RAPBD DKI 2007 yang ditetapkan sebesar Rp 21,525 triliun disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah disepakati dalam PPA, yakni Rp 20,254 triliun.

“Pertimbangan kami, secara teoritis seharusnya RAPBD DKI tidak melenceng dari pagu anggaran dalam PPA. Sebab, PPA merupakan dasar bagi tiap dinas untuk menyusun RKASPB (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kinerja Pemerintah Daerah, Red),” ujar Daeng.

Namun, dalam pertemuan Senin (5/3), pimpinan DPRD DKI menjelaskan mereka menaikkan RAPBD DKI dari Rp 20,254 triliun menjadi Rp 21,525 triliun karena memperhitungkan adanya potensi peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Sekretaris Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI, M Firmansyah, ada potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 1,1 triliun, antara lain dari retribusi daerah Rp 166 miliar, laba usaha daerah Rp 6,011 miliar, dan PAD lain yang sah Rp 450 miliar.

Meyakinkan

Daeng menjelaskan, dalam pertemuan itu, pimpinan DPRD DKI meyakinkan bahwa Pemprov DKI mampu memenuhi pendapatan sesuai target. Depdagri akhirnya meminta mereka membuat kesepakatan dengan Pemprov DKI mengenai plafon RAPBD mana yang akan dipakai.

“Kita tidak bisa intervensi karena keputusan mengenai besaran RAPBD DKI memang merupakan hasil kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI. Cuma kalau ada kejanggalan, kami patut mempertanyakan dan mengingatkan mereka,” kata Daeng.

Dia mengungkapkan, Depdagri tidak menentukan kapan batas waktu revisi RAPBD DKI, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-94 Tahun 2007, harus diserahkan.

Namun diharapkan, DPRD DKI dan Pemprov DKI tidak terlalu lama membuat kesepakatan mengenai plafon RAPBD DKI dan melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi Depdagri, agar anggaran untuk proyek dan belanja rutin dapat segera dicairkan.

“Secepatnya mereka laporkan ke kami, begitu ada keputusan dan hasil revisi RAPBD DKI 2007. Kami juga tak ingin menghambat pencairan RAPBD DKI karena yang kasihan para tenaga honorer yang belum bisa mendapat gaji,” ujar Daeng.

Dia menambahkan, meski keputusan mengenai plafon RAPBD DKI 2007 menjadi kewenangan Pemprov DKI dan DPRD DKI, namun hasil evaluasi Depdagri harus tetap ditindaklanjuti. Jika tidak, Menteri Dalam Negeri dapat saja membatalkan RAPBD DKI yang telah disepakati. Pasalnya, penjabaran dan penganggaran RAPBD DKI 2007, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam evaluasi kami, RAPBD DKI 2007 belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi, mereka harus melakukan penyesuaian seperti hasil evaluasi kami,” ujar Daeng. [J-9]
—————————–
Last modified: 8/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/08/Jabotabe/jab01.htm