Segera Tertibkan Vila Bermasalah di Puncak

[BOGOR] DPRD Kabupaten Bogor mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menertibkan bangunan vila-vila mewah yang bermasalah, di antaranya berdiri di lahan negara, yang termasuk kawasan resapan air, hutan lindung, dan eks perkebunan, serta tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan wisata Puncak.

“Sampai saat ini, Pemkab Bogor masih mendata bangunan vila bermasalah di kawasan Puncak. Setelah dibongkar oleh pemda setempat, diharapkan lahan di sana dikembalikan lagi kepada fungsi semula, yakni sebagai resapan air dengan dilakukan penghijauan,” kata Rachmat Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor menjawab Pembaruan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Menurut Rachmat, DPRD berharap, pendataan bangunan vila bermasalah di kawasan Puncak pada pekan ini segera tuntas. Pemkab juga harus menata ulang kawasan Puncak agar dihijaukan kembali, sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan resapan air.

Untuk bangunan vila yang sudah memiliki IMB serta tidak menyalahi peruntukan, pemiliknya diimbau membuat sumur resapan sehingga ketika musim hujan tiba, air penggelontoran (run off) langsung terserap ke tanah, serta akan meningkatkan dan menormalkan air bawah tanah.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Albert Pribadi menyatakan, sampai sat ini, instansi terkait masih melakukan pendataan akhir terhadap bangunan hotel maupun vila yang bermasalah, yakni tidak memiliki IMB, menyalahi peruntukan, di antaranya berdiri di tanah negara eks perkebunan dengan kemiringan lahan 30 sampai 40 persen.

Bagi para pemilik bangunan vila bermasalah di kawasan Puncak, Pemkab Bogor akan melayangkan tiga kali surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunan vila yang dinilai menyalahi peruntukan. Bila tidak digu- bris, akan dibongkar paksa oleh Pemkab, yang mengerahkan Tim Operasi Wibawa Pradja dengan melibatkan unsur petugas Polres Bogor, Kodim Kabupaten Bogor, Polisi Militer, Polisi Pamong Pra-dja, dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara di Pemkab Bogor, tercatat dari 6.300 bangunan vila dan hotel di kawasan Puncak, sedikitnya 1.368 bangunan yang menyalahi peruntukan dan tidak memiliki IMB.

Bongkar

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor merekomendasikan pada Pemkab Bogor agar segera membongkar bangunan Vila Gunawan dan Vila Budiharja di Cisarua, Puncak, karena melanggar perizinan dan menyalahi KDB.

“Selain itu, Hotel Seruni di Cisarua diminta segera diberi peringatan dan dibongkar sebagian, karena bangunannya menyala- hi ketentuan site plan dan KDB,” kata anggota Komisi C, Dedy Mulyadi, di Cibinong, Rabu (7/3).

Bangunan Hotel Seruni menutupi sekitar 80 persen dari luas tanah. Padahal, berdasarkan aturan, bangunan di kawasan Puncak hanya diizinkan maksimal lima persen dari luas tanah. Ketinggian bangunan pun maksimal 12 persen.

Komisi C juga sudah mengunjungi lokasi vila dan menemukan pelanggaran perizinan, melanggar ketentuan KDB, dan tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Pemilik vila itu, sudah dua kali diundang ke DPRD Kabupaten Bogor, bersama pemilik Vila Sutiyorini, Vila Brisman, Vila Sin Key, Vila Panjang Jiwa, dan Hotel Parun’k Transit, tapi tidak pernah hadir.

Hotel Parun’k Transit, yang menyalahi site plan dan izin usaha, diminta agar disegel sementara, dan pemiliknya segera mengurus perbaikan perizinannya. Demikian juga Vila Panjang Jiwo, Vila Sin Key, dan Vila Brisman di Cisarua yang perizinannya tidak lengkap.

Sedangkan, Restoran Planet Graha di Jalan Raya Jakarta- Bogor, Cibinong, menyalahi peruntukan bangunan dan izin usaha, sehingga harus disegel sementara dan mengurus perizinannya. [Ant/126]
———————————————
Last modified: 8/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/09/Jabotabe/jab07.htm