Stok Minim, Konsumsi Meningkat
Berdayakan Sungai, Olah Air Bersih

Banjir yang mengepung kawasan Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu barangkali menjadi puncak penderitaan masyarakat dalam kurun lima tahun terakhir. Selain banjir bertambah besar, stok air bersih yang sebelumnya sangat minim jadi kian langka.

Hal itu hampir dialami seluruh masyarakat di lima wilayah DKI. Apalagi, ketika banjir bandang, listrik sempat padam. Pengungsian banyak yang tak layak. Bantuan berupa sembako, obat-obatan sangat minim, dan penyakit datang silih berganti. Penderitaan semakin lengkap setelah dua operator air minum, PT TPJ dan Palyja, menyatakan stok air bersih kepada masyarakat dihentikan karena pompa terendam banjir.

Warga di kawasan Jakarta Utara pun terpaksa merampok air bersih di pipa penyaluran. Tragisnya lagi, dalam jangka waktu tidak lama, air yang disalurkan kepada masyarakat berubah menjadi keruh dan bahkan menghitam. Penderita diare banyak berjatuhan. Atas kejadian itu, pihak operator tak bisa berbuat banyak kecuali meminta maaf.

Sementara Walikota Jakarta Utara Efendi Anas menuding dua operator tersebut hanya berkilah untuk menghindar dari persoalan tersebut. Kerusakan teknis yang kerap didengung-dengungkan hanya alasan untuk menghindar dari masalah.

Menurut warga setempat, hampir dua pekan lebih, mereka mengonsumsi air bersih yang berubah menjadi hitam itu. Tak ada pilihan lain. Pasalnya, untuk membeli air bening, harus merogoh kocek lebih dalam. Satu gerobak dihargai Rp 50 ribu. Padahal itu hanya cukup untuk mandi, memasak dan mencuci pakaian dalam sehari.

Melihat kelangkaan air bersih di lapangan, sejumlah institusi mulai keluar satu per satu. Penyediaan air bersih dari truk hingga mobil berjalan dilakukan. Meskipun terlambat, masyarakat sedikit terbantu. Tapi langkah itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa pekan. Setelah itu masyarakat tak lagi mendapat layanan istimewa.

Persoalan itu akhirnya menjadi keprihatinan Pemprov DKI. Untuk mengatasi kelangkaan air serta banjir bandang, Pemprov akan mengolah air sungai menjadi bahan baku air bersih. Saat ini, sistem rancangan pengolahan tersebut telah dibuat. Sayangnya, minimnya dana membuat Pemprov DKI harus menunggu uluran tangan dari pusat.

Dana sebesar Rp 800 miliar dianggap belum mencukupi pembangunan seluruh jalur Banjir Kanal Timur (BKT) untuk aliran air. Praktis, kekurangan sebesar Rp 500 miliar masih diajukan dari pemerintah pusat. Sebab, jika BKT mampu diselesaikan, banjir bandang yang terjadi setiap tahunnya itu bisa diminimalisasi hingga 25 persen. Begitu juga kebutuhan air bersih bisa dicukupi dengan pengolahan air sungai itu. Rencana tersebut masuk dalam rancangan makro Pemprov DKI dalam mengatasi banjir Jakarta.

Menurut Gubernur DKI Sutiyoso, untuk membendung banjir bandang yang telah menenggelamkan Jakarta setiap tahun, Pemprov DKI membuat beberapa rekayasa. Di antaranya, normalisasi 13 sungai, dan membangun 42 titik polder yang dilengkapi pompa-pompa penyedot air. Puluhan polder ini dipusatkan di muara sungai yang berhadapan dengan bibir laut. Saat ini, sedikitnya 29 polder telah diselesaikan. Sedangkan 13 sisanya masih proses.

Pembangunan sodetan dua sungai besar yang mengalir di Jakarta juga akan dilakukan. Yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane. Dengan sodetan tersebut, kata Sutiyoso, bukan berarti air yang melimpah di DKI dipindah ke daerah penyangga seperti Tangerang, Bekasi dan Depok. Sebab, setiap sodetan yang dibuat dilengkapi pintu air. “Makanya, dengan kanal itu, air yang melimpah bisa dialirkan,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos saat presentasi penanganan banjir Jakarta di hadapan Komisi V DPR RI kemarin.

Dijelaskan Sutiyoso, persoalan banjir di Jakarta tersebut akan diselesaikan secara integral dengan persoalan lainnya yang hingga kini menjadi masalah serius. Yakni terkait minimnya stok air baku untuk air bersih dan pengelolaan limbah. Saat ini, dua persoalan itu menjadi perhatian Pemprov DKI. Sehingga, dengan menyelesaikan persoalan banjir, Pemprov sekaligus juga akan menyelesaikan dua persoalan mendesak tersebut.

Caranya, dengan mengolah air sungai menjadi bahan baku air bersih. Dalam rancangan Pemprov DKI yang dipresentasikan Sutiyoso di hadapan Komisi V DPR RI bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu kemarin itu, ada beberapa tipe model tandon air yang diajukan.

Di Malaysia, dengan membuat terowongan bawah tanah. Di Singapura dengan mengelola air secara langsung di pinggir sepanjang sungai. Di Chicago, dibangun untuk keperluan multifungsi. Saat kemarau untuk aliran sejumlah kabel, sedangkan musim hujan untuk tandon air. Begitu juga rekayasa yang ada di Milwauke, Amerika Serikat.

Namun, dari rancangan yang dibuat Pemprov DKI, tandon dibuat dalam tanah persis di bawah sungai. Sementara di sisi sungai juga dibuat tandon air untuk menampung limbah yang telah diolah. Di atasnya dipasang peralatan pengolah limbah. Air yang sudah diolah langsung dialirkan dalam tandon dalam tanah melalui pipa. Selanjutnya diolah kembali sebagai bahan baku air bersih.

Pengolahan air sungai tersebut sangat mendesak untuk dilakukan mengingat konsumsi air bersih di DKI begitu besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta, konsumsi air bersih meningkat setiap tahun. Sedangkan stok air bersih sangat minim. Selain itu, kata Sutiyoso, jika air bersih yang diolah mencukupi kebutuhan masyarakat, kelebihan air bisa untuk keperluan industri dan perekonomian. Dia menaksir keuntungan yang bakal diperoleh sekitar Rp 1 triliun per 530 meter kubik per tahun.

Jika pengolahan air sungai tak segera dilakukan, penyedotan air dalam tanah yang saat ini masih terjadi akan membuat persoalan bagi konservasi. Sehingga, rekayasa penanganan banjir dengan mengolah air sungai menjadi air bersih tersebut memiliki fungsi ganda. Penanganan limbah, stok air bersih serta mempertahankan konservasi.

Ketua DPR RI Agung Laksono mendukung penuh rencana itu. Upaya mempercepat pembangunan Banjir Kanal Timur harus segera diselesaikan. Terkait kekurangan dana, dewan akan membahasnya dalam panitia anggaran.

Anggota Komisi V Azwar Anas menyatakan, banjir bandang terjadi di kawasan Jakarta sebagai imbas dari keteledoran Pemprov DKI. Sebab, selama kurun banjir 2002 hingga 2007, banyak di antara kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan mal dan perumahan. Surat izin pendirian bangunan 1,5 juta meter persegi di kawasan RTH tersebut, kata Anas, terus dikeluarkan Pemprov. Sehingga, kawasan yang seharusnya menjadi daerah serapan menjadi hilang. Saat ini, RTH DKI tinggal sembilan persen. Sementara idealnya, antara 30 dan 60 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bujet untuk pembangunan BKT masih bisa dimasukkan dalam APBN Perubahan. Termasuk dana untuk membangun polder-polder yang sudah mulai digarap Pemprov DKI itu. Sehingga, untuk menggelontorkan dana penanganan bencana banjir Jakarta itu, pemerintah pusat tidak perlu menabrak aturan. “Itu karena semua sudah dianggarkan untuk pos masing-masing,” kata Mulyani.

Pengajuan dana bencana yang begitu mendadak tersebut memang belum sempat dianggarkan mengingat menteri terkait sebelumnya tak memasukkan anggaran tersebut ke dalam prioritas. “Kalau diajukan tentu saja kami kawal hingga panitia anggaran. Tapi, nyatanya kan tidak,” ungkapnya. Dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi DKI tersebut, diprediksi tidak mungkin selesai dalam dua bulan. Sehingga masih cukup waktu untuk dimasukkan APBN perubahan. (aak/eko)

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=274608