Sutiyoso: ‘Deep Tunnel’ Miliki Potensi Keuntungan Rp 1,5 Triliun per Tahun

Jakarta-RoL — Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan potensi keuntungan pembangunan terowongan air bawah tanah tidak hanya menanggulangi banjir namun juga keuntungan finansial.

Berbicara dalam rapat kerja gabungan Panja RUU Tata Ruang, Komisi V dan pimpinan DPR di Jakarta, Senin (5/3), Gubernur menyatakan setidaknya terdapat potensi Rp 1,53 triliun.

“Ini bisa menjadi sebuah investasi, jadi tidak hanya sekadar penanggulangan banjir, pencegahan penurunan permukaan tanah, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum,” katanya.

Dipaparkan Sutiyoso, terowongan air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan biogas dan biosolid, hasil dari pengolahan limbah cair. “Dari retribusi air limbah bisa diperoleh Rp 875 miliar, penjualan air baku Rp 250 miliar, penjualan pupuk organik biosolid Rp 350 miliar, dan penjualan biogas Rp 55 miliar, semuanya per tahun,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan konsep penampungan air bawah tanah dapat menjadi salah satu solusi pencegahan banjir di ibukota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta pekan lalu menyambut baik pemaparan “Deep Tunnel Sewerage System” oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum Jakarta. “Ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta karena kita akan bangun tandon air yang besar sekitar 100 meter di bawah permukaan tanah,” katanya.

Dijelaskannya sistem tersebut bentuknya sama seperti subway yaitu memiliki terowongan dan reservoir yang mampu menampung 30 juta kubik air. “Terowongan itu akan memiliki panjang saluran 17 kilometer dengan diameter 18 meter dan membutuhkan biaya pembangunan Rp4,37 triliun,” ujar Fauzi Bowo.

Menyinggung tentang rencana skema pembangunan sejumlah proyek untuk pencegahan banjir di Jabodetabek, Sutiyoso meminta agar semua pihak tidak lagi mengulangi kesalahan penanganan banjir 2003.

“Saya mengharapkan tidak lagi terjadi seperti 2003, dan juga
pembiayaannya dapat lancar,” katanya.

Sementara itu dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan untuk penanggulangan dan pencegahan banjir di Jakarta dari sisi pekerjaan umum dibutuhkan dana Rp3,8 triliun.

“Sejumlah Rp2 triliun diusulkan berasal dari APBN sementara Rp1,8 Triliun dibebankan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta,” kata Djoko. Sejumlah Rp2 triliun dari APBN tersebut sudah termasuk Rp500 miliar bantuan pemerintah pusat untuk pembebasan tanah Kanal Banjir Timur.

Djoko menambahkan keterlibatan swasta untuk membantu Pemprov DKI dimungkinkan dengan membantu pembangunan waduk atau situ yang dibutuhkan.

Dalam rapat yang dibuka oleh Ketua DPR Agung Laksono tersebut hadir antara lain Menko Perekenomian Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrarini, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzeta.

Hadir juga Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan dan Jawa Timur, Imam Utomo. antara

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=284974&kat_id=23