Warga Belum Sepakat Pembayaran Ganti Rugi

JAKARTA, KOMPAS – Proses pembebasan tanah untuk proyek Banjir Kanal Timur atau BKT hingga kini belum selesai. Warga yang terkena proyek mengeluh karena pemerintah tidak menepati kesepakatan awal.

“Semula pemerintah sudah mengatakan bahwa ganti rugi diberikan sebesar nilai jual obyek pajak (NJOP), ditambah harga pasaran lalu dibagi dua. Nyatanya, sekarang pemerintah bilang ganti rugi hanya berdasarkan NJOP,” kata Agus Suwarno, warga RT 03 RW 14, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Rabu (7/3).

Keterangan tentang besarnya penggantian ini diperoleh Agus dari sosialisasi BKT di Kelurahan Cipinang Muara, Senin lalu.

Menurut Agus, jika pemerintah memakai NJOP, warga tidak mungkin bisa membeli tanah di daerah yang sama. “Kami harus menyingkir ke pinggiran. Padahal, aktivitas kami di sini,” ujarnya.

Sementara itu, warga Marunda, Jakarta Utara, mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menuntaskan proyek BKT di wilayah itu. “Kami siap menerima ganti rugi tanah dan bangunan,” kata R Tambunan, seorang warga.

Warga berharap ganti rugi atas tanah mereka diberikan sesuai NJOP, yakni Rp 394.000 per meter persegi. Adapun ganti rugi bangunan agar dinaikkan dari ketentuan pada tahun 2005.

Saat itu ganti rugi diberikan Rp 819.000 per meter persegi untuk bangunan kelas empat. “Tahun ini harus dinaikkan karena harga bangunan telah naik dalam dua tahun terakhir ini,” kata Tambunan dan Bambang (51), warga Marunda lainnya. (ARN/CAL)

http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0703/08/054312.htm