Plafon APBD DKI 2007 Belum Disepakati

[JAKARTA] DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, belum sepakat mengenai plafon APBD DKI 2007, yang direvisi sesuai hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Pemprov DKI mengusulkan agar plafon APBD DKI 2007 sebesar Rp 20,400 triliun. Sedangkan DPRD DKI menginginkan plafon APBD DKI 2007 setelah direvisi sebesar Rp 20,950 triliun.

Sebelumnya, APBD DKI 2007 hasil rapat paripurna yang disampaikan ke Depdagri sebesar Rp 21,525 triliun. Namun setelah dievaluasi, Depdagri meminta APBD DKI 2007 disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD DKI, yakni Rp 20,254 triliun.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-94 Tahun 2007 (SK Mendagri No 903-04/2007) tertanggal 22 Februari 2007.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI, Ritola Tasmaya, pihaknya telah menyampaikan perincian APBD DKI 2007 kepada DPRD DKI. Rincian tersebut, sesuai evaluasi yang dilakukan jajaran Pemprov DKI, di mana plafon APBD DKI 2007 sebesar Rp 20,4 triliun. “Kami akan rapat hari ini dengan DPRD, untuk membahas pos anggaran yang akan direvisi,” kata Ritola, kepada Pembaruan, Senin (12/3).

Dia mengungkapkan, meski Pemprov DKI mengusulkan plafon APBD DKI 2007 sebesar Rp 20,4 triliun, namun DPRD DKI memiliki hak bujet untuk menambah anggaran tersebut, jika dirasakan ada program prioritas yang belum tertampung.

Secara terpisah, anggota Panitia Anggaran DPRD DKI, Mansyur Syaerozi mengatakan, pihaknya sudah memutuskan plafon APBD 2007 hasil revisi Rp 20,950 triliun. Angka tersebut, berkurang Rp 575 miliar dari APBD DKI 2007 yang disepakati dalam rapat paripurna, yakni Rp 21,525 triliun.

Menurut dia, dalam rapat dengan Pemprov DKI, pihaknya akan menyampaikan hasil revisi dari tiap komisi terkait evaluasi APBD DKI 2007. Setelah itu, akan dibuat kesepakatan mengenai plafon APBD DKI 2007 hasil revisi untuk disampaikan kepada Depdagri.

Sembilan Pos

Dalam SK Mendagri No 903-04/2007, disebutkan sembilan pos belanja perlu dikaji kembali karena dinilai melebihi ketentuan sesuai aturan, dan tidak transparan. Depdagri meminta anggaran untuk pos belanja tersebut, dialihkan ke kegiatan prioritas yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Kesembilan pos belan- ja itu, masing-masing bia- ya penunjang operasional DPRD, bantuan keuangan kepada partai politik, bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan, anggaran pembebasan 11 lahan, biaya sarana pemungutan bagi hasil pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BPHP).

Selanjutnya, tunjangan penambahan penghasilan pada Sekretariat DPRD DKI, anggaran perjalanan dinas DPRD DKI, pengadaan kendaraan dan alat angkutan darat untuk sekretariat DPRD dan Pemprov DKI, dan biaya jasa konsultan pada sekretariat DPRD dan Pemprov DKI.

Pos belanja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain, bia- ya penunjang operasional DPRD DKI senilai Rp 8,748 miliar, bantuan keuangan kepada partai politik senilai Rp 5,075 miliar dan tunjangan penambahan penghasilan pada sekretariat DPRD DKI sejumlah Rp 8,002 miliar.

Sedangkan pos belanja yang dinilai berlebihan antara lain, anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD DKI sebesar Rp 28,442 miliar. Anggaran tersebut, naik 292,50 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran pengadaan kendaraan dan alat angkutan darat untuk sekretariat DPRD dan beberapa unit Pemprov DKI sebesar Rp 144 miliar, dinilai terlalu tinggi.

Anggaran untuk kendaraan bermotor Sekretari- at DPRD DKI mencapai Rp 6,213 miliar dan sekretariat Pemprov DKI Rp 78,144 miliar. Depdagri meminta anggaran pengadaan kendaraan ditinjau kembali. [J-9]
—————————–
Last modified: 12/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/12/Jabotabe/jab06.htm