PPMK 2007, Belum (Juga) Memperhitungkan Kesenjangan
Pius Caro

Sebanyak 256 dari 267 kelurahan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum mendapat kucuran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau PPMK. Penyebabnya adalah Dewan Kelurahan setempat yang diserahi tanggung jawab pengelolaan dana belum mengajukan proposal.

Salah satu sebabnya ialah demikian banyaknya warga yang meminta bantuan untuk perbaikan rumah mereka yang rusak akibat banjir awal Februari 2007 (Kompas, 8 Maret 2007). Sebagai contoh, di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, ada lebih kurang 2.000 orang yang meminta bantuan PPMK tersebut. Akan tetapi, belum jelas dan tegas, apakah bantuan itu harus diangsur dengan atau tanpa bunga ringan, atau seperti makna “bantuan” pada umumnya yang tidak menuntut pengembalian. Pemprov DKI menganggarkan PPMK 2007 sebesar Rp 1 miliar untuk setiap kelurahan.

Belum terdengar keluhan dari kelurahan lain. Namun, sangat mungkin tidak akan muncul dari Kelurahan Menteng, atau kelurahan elite lainnya di Kebayoran Baru. Langsung dapat kita katakan bahwa tanggapan berbeda ini terjadi karena perbedaan kondisi ekonomi sosial warga di kelurahan-kelurahan tersebut. Kata populernya ialah kesenjangan dalam berbagai aspek.

Sebut saja, sebagai contoh, jendela rumah yang rusak milik warga Warakas akan berbeda efek dan tanggapannya oleh pemilik rumah (yang jendelanya rusak) dibandingkan dengan pemilik rumah di Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, yang mengalami kerusakan serupa. Yang di Warakas menunggu bantuan PPMK, tetapi sangat mungkin yang di Pulo langsung memperbaiki dengan biaya sendiri.

Memang kurang tepat juga untuk mengatakan bahwa seluruh penduduk di Pulo lebih mampu dari warga Warakas. Sebab, selain kesenjangan yang tampak pada fisik bangunan, ada pula kesenjangan sosial antarpenduduk di kedua kelurahan, sebagai contoh. Bahkan, di dalam satu kelurahan yang sama juga terjadi kesenjangan yang terkadang sangat mencolok karena perbedaan latar belakang pekerjaan.

Namun, mustahil kita melenyapkan kesenjangan dalam waktu singkat dengan memberi bantuan materi saja. Seperti pembagian dana PPMK tahun 2007 masing-masing Rp 1 miliar untuk 267 kelurahan. Karena itu, alokasi dana PPMK sebaiknya (atau bahkan seharusnya) melalui identifikasi secara umum terhadap kondisi ekonomi-sosial masyarakat di setiap kelurahan.

Satu contoh telah terjadi pada PPMK 2001-2006, yang antara lain menetapkan pinjaman untuk usaha kecil warga maksimum Rp 2 juta. Di salah satu kelurahan di Kebayoran Baru waktu itu seorang warga minta pinjaman sampai Rp 100 juta. Jadi, tidak sampai sasarannya ke pengusaha bermodal mini.

Contoh lainnya di Kelurahan Menteng sekitar Jalan Cut Meutiah. Warga di rumah-rumah kelas menengah ke atas tidak memerlukan pinjaman yang Rp 2 juta. “Tetapi, dana PPMK waktu itu habis digulirkan,” kata seorang anggota Dekel Menteng.

Orang yang menyerap dana PPMK itu ialah para pedagang rokok, makanan, minuman, yang membuka kiosnya di pinggir rel kereta api. Padahal, belum pasti para pedagang itu adalah warga kelurahan sesuai petunjuk pelaksanaan PPMK.

Dengan ilustrasi-ilustrasi seperti di atas, Pemprov DKI sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi ekonomi-sosial dan kebutuhan warga masyarakat di setiap kelurahan. Dengan demikian, dapat diperoleh argumentasi kuat untuk memberikan dana PPMK yang tidak sama jumlahnya untuk 267 kelurahan. Ini tentu dapat mendekatkan kita kepada kondisi masyarakat, baik ekonomi maupun sosial, yang setara. Dengan demikian, bisa timbul sikap solider antarpemerintah kelurahan di DKI. Mereka memaklumi, kelurahan tertentu pantas menerima dana PPMK lebih besar.

Konsep sliding scale mengajarkan bahwa keadilan dapat diperoleh dengan memberi lebih kepada mereka yang lebih membutuhkan dan kurang bagi pihak yang sudah lebih mampu. Jika konsep ini dijalankan secara konsisten, dapat dipastikan suatu waktu kita dapat menyaksikan masyarakat yang tidak atau hanya sedikit berkesenjangan. Kondisi ini dapat menggerus kecemburuan sosial antarkelurahan yang biasanya timbul karena perlakuan yang sama atas kondisi yang berbeda.

Akan halnya kesenjangan antar-rukun warga (RW) dalam satu lingkungan kelurahan akan sangat mudah diidentifikasi oleh Dekel setempat. Apalagi anggota Dekel adalah perwakilan setiap RW, tetapi harus berwawasan kelurahan. Mereka harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan RW-nya dalam konteks wilayah kelurahan.

Pius Caro Mantan Anggota Dekel Gedong, Jakarta Timur 2001-2006

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/13/metro/3378105.htm