Ancaman Lima Belas Tahun Bui Bagi Pelanggar Tata Ruang
Anwar Khumaini – detikcom

Jakarta – Pemerintah Daerah dianjurkan berhati-hati dalam memberi izin pengembang untuk mendirikan bangunan. Bisa-bisa, mereka terancam bui 15 tahun dan denda Rp 5 miliar karena dianggap menyalahi RUU Tata Ruang.

Sanksi tersebut terdapat dalam RUU Tata Ruang yang saat ini sedang digodog DPR. RUU tersebut rencananya akan diundangkan April 2007.

“Sanksi administrasi mulai penjara satu tahun, denda 200 juta, sampai penjara lima belas tahun dan denda maksimal lima miliar,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Abdullah Azwar Anas di sela-sela Kursus Kader Bangsa PKB di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (11/3/2007).

Menurut Anas, pasca reformasi, kerusakan yang paling terlihat adalah kerusakan tata ruang. Apalagi pasca digulirkannya Otonomi Daerah(Otoda). “Pasca reformasi, parameter keberhasilan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga jika ada jabatan baru bupati/wali kota selalu mengeluarkan izin-izin baru atas nama PAD,” tambah Anas.

Perda-perda yang ada menurut Anas hanya untuk melegitimasi penguasa, tidak ada kontrol. Oleh karena itu DPR dan pemerintah sepakat membentuk undang-undang Tata Ruang.

Anas memberi contoh, Pasal 82A RUU Tata Ruang menyebutkan, Tiap pejabat yang menerbitkan ijin pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akan dipidana maksimal lima tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Selain sanksi pidana, jika pelakunya adalah pejabat, pelaku terkena pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat.

“Bulan ini, DPR akan mengundang ahli bahasa, serta legal drafter untuk memberi masukan terhadap RUU ini,” tambah Anas.(anw/ken)

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/11/time/165105/idnews/752612/idkanal/10