Besaran APBD Akhirnya Disepakati

Jakarta, Kompas – Setelah tiga minggu diserahkan Departemen Dalam Negeri ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lamanya proses kesepakatan itu mengakibatkan dana pembangunan tidak kunjung cair. Sejumlah program pun tertunda, salah satunya pengoperasian bus sekolah.

Sekretaris Daerah Jakarta Ritola Tasmaya, mengemukakan tentang kesepakSenin (12/3) malam di Jakarta Pusat. Besaran APBD 2007 disepakati pada nilai Rp 20,95 triliun, sesuai kemampuan Pemerintah DKI Jakarta untuk memperoleh pendapatan.

Semula, terjadi pertentangan antara keinginan pemerintah dan DPRD. Pemerintah ingin menggunakan besaran APBD Rp 20,254 triliun, sesuai rekomendasi Depdagri dan DPRD ingin menggunakan besaran Rp 21,5 triliun, sesuai kesepakatan sebelum dikoreksi DPRD.

Ritola mengatakan, perubahan pos anggaran akan dilakukan dalam dua hari. Setelah pos anggaran disepakati, APBD akan diserahkab ke Depdagri dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Dani Anwar, mengatakan, draft APBD justru menjadi kacau setelah dikoreksi oleh Depdagri. Penyesuaian besaran APBD menjadi Rp 20,95 triliun oleh pemerintah menyebabkan banyak pos anggaran yang mengalami pengurangan dan penghilangan.

Kondisi itu, kata Dani, sangat merepotkan anggota DPRD dalam melakukan pembahasan ulang karena pos anggaran sebelum koreksi Depdagri sudah disetejui oleh pemerintah dan DPRD. Pengurangan dan penghilangan pos anggaran yang dilakukan pemerintah membuat APBD sama sekali berbeda dengan kesepakatan sebelumnya.

“Di Komisi E saja terdapat koreksi berbagai pos anggaran sebesar Rp 200 miliar. Beberapa pos yang dihilangkan atau dikurangi, sebagian besar adalah pos konsultasi, studi, dan pembangunan fisik. Di sisi lain, ada penambahan dana pemberian bagi lembaga sosial dan pendidikan,” kata Dani.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna mengatakan, perubahan besaran APBD akan memuat pos anggaran kenaikan 15 persen gaji pegawai negeri sipil, sebesar Rp 500 miliar. Selain itu, anggara bantuan operasional pendidikan sebesar Rp 115 miliar yang sebelumnya belum masuk APBD akan diusahakan untuk dimasukkan.

Dampak keterlambatan

Berlarut-larutnya proses pembahasan APBD mengakibatkan program bus sekolah gratis bagi siswa SMP dan SMA menjadi terhambat. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, program bus sekolah yang sedianya diluncurkan awal Maret menjadi tertunda.

Ke-34 bus yang sudah dipersiapkan untuk melayani lima kawasan perumahan dan lima kawasan pendidikan tidak dapat dioperasikan karena tidak ada dana untuk membayar sopir dan membeli solar. Anggaran operasional bus sekolah itu masih tertahan dalam APBD 2007.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan, bus sekolah diperkirakan dapat dioperasikan pada pertengahan April. Pengoperasian itu diharapkan memudahkan para pelajar dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Pada tahun anggaran 2006, pengesahan APBD juga molor sampai April. Akibatnya, penyerapan anggaran pada Oktober 2006 baru mencapai kurang dari 50 persen dan tiba-tiba membengkak menjadi 89 persen di akhir tahun, dari target hanya 85 persen. (eca)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/13/metro/3382500.htm