Diusulkan, Tol Pengendali Banjir

[JAKARTA] Salah satu cara mengendalikan banjir di Kota Jakarta adalah dengan pembangunan terowongan pengendali banjir Balekambang-Manggarai, yang diintegrasikan dengan jalan tol Pasar Minggu-Casablanca.

“Ini akan menjadi solusi mengatasi banjir di Ibukota yang terbilang paling efektif dan efisien. Terowongan ini dibangun dengan menggabungkan dua sistem, yaitu sistem jalan tol dan sistem pengendali banjir,” ungkap Agus Sidharta, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen PU kepada Pembaruan di Jakarta, belum lama ini.

Sidharta, yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), mengungkapkan, sistem yang disebut sebagai Stormwater Management and Road Tunnel (SMART), yang tengah dikembangkan oleh Malaysia tersebut, berfungsi melalui tiga peringkat operasi berdasarkan hubungan antara luapan air sungai dan keadaan operasi lalu lintas.

“Luapan air sungai akan dialirkan ke dalam saluran bawah terowongan apabila telah melebihi 70 m3/detik, sementara arus lalu lintas di bagian tengah terowongan masih dibuka sampai debit luapan air sungai mencapai 150 m3/detik,” ungkap Sidharta, mantan pejabat bagian teknik di PT Marga Nurindo Bhakti (MNB), perusahaan bekas pengelola JORR Seksi S tersebut.

Sidharta mengatakan, apabila debit luapan air telah melebihi 150 m3/detik, terowongan ditutup bagi arus lalu lintas. Selanjutnya, luapan air dialirkan melewati bagian tengah terowongan yang diperuntukkan bagi arus lalu lintas tadi. “Kondisi ini diperkirakan akan terjadi satu atau dua kali dalam setahun,” ia mengimbuhkan.

Pengoperasian lalu lintas akan dibuka kembali seperti semula, apabila luapan air berkurang dari 70 m3/detik lagi. Proses ini berlangsung lebih kurang selama empat hari, yaitu untuk memebersihkan terowongan dan memasang kembali peralatan pengalihan untuk membuka kembali arus lalu lintas.

Luapan air dan arus sungai akan diukur melalui stasiun hidrologi yang dipasang di sepanjang sungai. Jalan tol Pasar Minggu-Casablanca itu sendiri adalah salah satu di antara enam ruas jalan tol yang diprakarsai oleh Pemprov DKI Jakarta, selain lima rute lainnya, yakni Kemayoran-Kampung Melayu, Rawa Buaya-Sunter, Kampung Melayu-Tanah Abang-Pulo Duri, Sunter-Pulo Gebang, serta Ulujami-Tanah Abang.

Prioritas

Sidharta mengatakan, terowongan tol sekaligus pengendali banjir Balekambang-Manggarai diusulkan sebagai bentuk prioritas penanggulangan banjir Sungai Ciliwung yang terbilang paling parah. “Ini adalah solusi terterbaik untuk mengamankan secara signifikan banjir di Ibukota, khususnya banjir bandang yang datang tiap lima tahun sekali,” ia menegaskan.

Ia mengakui, biaya pembangunan terowongan yang berkisar antara Rp 6,5 triliun-Rp 7 triliun tidak tertutup kemungkinan untuk langsung ditolak dengan alasan terlampau mahal. Tetapi, menurut Sidharta, jika diperbandingkan dengan perhitungan Kopro Banjir di PU untuk menormalisasi Sungai Ciliwung, biaya tersebut jelas lebih efisien. Selain itu, pembebasan tanah tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan karena terowongan dibangun di bawah tanah.

Diungkapkan, lebar Sungai Ciliwung antara Pengadegan-Kampung Melayu, yang seharusnya 60 meter, kini tinggal sekitar delapan meter saja. Mengacu perhitungan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PIPWSCC) Departemen Pekerjaan Umum, yang semula pernah bernama Kopro Banjir lalu berubah menjadi Banjir Jaya, biaya yang diperlukan untuk normalisasi Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, dari pemberitaan sebuah surat kabar nasional terkemuka terungkap bahwa di Jakarta dan sekitarnya ada sekitar empat juta penduduk yang kebanjiran, sementara anggaran departemen yang tersedia hanya Rp 6.000 per orang.

Biaya terowongan yang berkisar Rp 7 triliun itu juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian akibat banjir bandang di Jakarta tahun 2007, yang mencapai Rp 8 triliun. “Jangan buru-buru mengklaim biayanya mahal,” kata Sidharta. [E-9]
———————————–
Last modified: 14/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/14/Jabotabe/jab05.htm