Kamis, Revisi APBD DKI Diserahkan ke Depdagri

[JAKARTA] DPRD DKI Jakarta akan menyerahkan revisi APBD DKI 2007 kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) paling lambat, Kamis (15/3). Hal itu, sesuai dengan perpanjangan waktu 10 hari yang diberikan Depdagri.

“Revisi APBD DKI 2007 harus disampaikan ke Depdagri paling lambat 15 Maret. Kalau tidak, akan memperlambat proses pemeriksaan dan pengesahan Raperda APBD DKI 2007. Bisa-bisa, kita kembali ke pagu APBD 2006,” kata anggota Panitia Anggaran DPRD DKI, HM Nakoem AR, di Jakarta, Selasa (13/3).

Menurut dia, DPRD DKI telah membentuk tim kecil untuk membahas revisi APBD DKI, terutama terkait pos-pos belanja yang harus dikoreksi sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 903-94 Tahun 2007 tertanggal 22 Februari 2007.

Koreksi anggaran yang telah disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI, baru menyangkut selisih Rp 575 miliar, akibat plafon APBD DKI 2007 berkurang dari Rp 21,525 triliun menjadi Rp 20,950 triliun.

Anggaran yang dikurangi sesuai dengan selisih tersebut, antara lain pernyertaan modal ke perusahaan daerah Rp 165 miliar, pemotongan honor-honor, seperti honor rapat di jajaran Pemprov DKI Rp 200 miliar dan pemotongan anggaran di lima komisi DPRD DKI masing-masing Rp 40 miliar. Dengan pengurangan anggaran tersebut, anggaran APBD DKI berkurang Rp 565 miliar dan masih harus dikurangi lagi sebesar Rp 10 miliar. Ketika ditanya, bagaimana dengan sembilan pos belanja yang harus dikoreksi DPRD dan Pemprov DKI sesuai SK Mendagri, Nakoem mengatakan, hal itu masih dibahas tim kecil.

Seperti diketahui, jumlah anggaran dari sembilan pos belanja yang harus dikoreksi dalam APBD DKI 2007 mencapai Rp 1,363 triliun. Dari jumlah tersebut, ada tiga pos belanja yang akan hilang atau sudah pasti dipotong.

Ketiga pos belanja yang sudah pasti dipotong, terdiri dari bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) Rp 3,5 miliar, biaya penunjang operasional DPRD Rp 8,748 miliar dan biaya sarana pemungutan bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BPHP) Rp 7,258 miliar. Total anggaran untuk ketiga pos tersebut Rp 19,506 miliar.

Sedangkan pos belanja yang tidak dikoreksi atau tetap adalah anggaran untuk pembebasan 11 lahan yang mencapai Rp 230,55 miliar. Ke-11 lahan tersebut, terdiri dari empat proyek senilai Rp 62 miliar di Dinas PU, tiga Proyek senilai Rp 39 miliar di Dinas Pertamanan dan empat Proyek senilai Rp 119,55 miliar di Dinas Perumahan.

Anggota tim kecil revisi APBD DKI 2007, Mansyur Syaerozi mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan koreksi anggaran pada lima pos belanja yang harus disesuaikan. “Hari ini, tiap komisi akan menyerahkan hasil evaluasi baru kami rumuskan berapa anggaran yang dikoreksi dari lima pos tersebut. Mereka berjanji sekitar pukul 11.00 WIB, berkasnya akan diserahkan kepada Panitia Anggaran,” kata Mansyur, kepada Pembaruan, di Jakarta, Rabu (14/3). [J-9]
——————————-
Last modified: 14/3/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/14/Jabotabe/jab04.htm