Tata Ruang – Tata Uang
Senin 12 Maret 2007, Jam: 9:07:00

Penyusunan RUU Tata Ruang di DPR kini telah memasuki tahap finalisasi. Sejumlah tim yang dibentuk oleh pansus akan segera duduk bersama untuk sinkronisasi materi yang selanjutnya menyusun draft untuk diserahkan kepada pemerintah. Dibanding RUU-RUU lain, revisi terhadap UU Tata Ruang kali ini relatif tidak menuai banyak perbedaan pendapat dari berbagai fraksi. Semangatnya sama, membuat aturan lama lebih bergigi.

Ibarat besi, mumpung masih panas mudah ditempa. Agaknya semangat para wakil rakyat itu sedikit banyak dipacu oleh berbagai musibah yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai pelosok tanah air. Termasuk Jakarta yang direndam banjir selama beberapa hari lalu. Salah satu penyebabnya karena pemanfaatan tata ruang yang amburadul. Daerah resapan air jadi hutan beton, jalur hijau berubah jadi bangunan permanen, pantai diuruk jadi permukiman, situ atau danau disulap jadi pusat perbelanjaan yang menurut Sutiyoso masih terus dibutuhkan di Jakarta pada saat ini.

Persoalan tata ruang memang tak cuma terjadi di Jakarta. Secara nasional, ini terjadi di berbagai daerah. Semangat otonomi ditambah ukuran keberhasilan pembangunan dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), memacu kabupaten dan kotamadya berlomba memanfaatkan ruang wilayahnya untuk menghasilkan pendapatan. Akibatnya, atas nama pembangunan, tata ruang sering dikorbankan.

Tetapi gejala umumnya dimana-mana sama. Tata ruang menjadi obyek kolusi antara pengusaha dan pejabat (oknum). Bila penyalahgunaan itu menyangkut lahan yang begitu luas sehingga Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang ada harus diubah, maka kolusi merembet ke wakil rakyat. Pengubahan memang dimungkinkan dan secara prosedur DPRD harus dilibatkan. Bagi pengusaha, apalagi pengembang kelas kakap, menyulap tata ruang adalah soal menghitung selisih cost dan profit alias tata uang.

Setelah dihantam banjir dan berbagai bencana alam akibat penyimpangan tata ruang, tiba-tiba semua menengok kepada aturan yang ada. Ini khas negeri kita, menyalahkan aturan dengan menganggap aturan yang ada lemah. Semangat wakil rakyat untuk merevisi UU yang ada antara lain memperberat sanksi hukum. Mereka yang melanggar bisa diancam sanksi hingga hukuman pidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp 5 milyar. Sedangkan kepada pejabat yang memberi izin terjadinya penyimpangan RUTR, selain ancaman pidana penjara dan denda, juga diberhentikan dengan tidak hormat.

RUU yang hampir final itu mestinya juga memasukkan kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan RUTR dan membuka akses publik seluas mungkin. Dengan begitu publik bisa ikut mengawasi pelaksanaannya. Selama ini RUTR diperlakukan bak rahasia negara yang sebenarnya malah jadi tameng obyek kolusi, sementara rakyat harus menanggung akibatnya.

Satu hal lagi, kunci dari setiap aturan hukum adalah pelaksanaannya, bukan cuma aturannya itu sendiri. Jangan sampai ancaman sanksi yang lebih berat justru kelak jadi acuan untuk menentukan nilai kolusi. Ini bisa terjadi, untuk aturan apa saja, bila pelaksanaannya tanpa pengawasan.***

http://www.poskota.co.id/redaksi_baca.asp?id=586&ik=31