Bogor Tidak Perlu Ragu Benahi Wilayah Sendiri

Bogor, Kompas – Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor tidak perlu ragu membenahi kawasan kota dan kawasan Puncak karena kini sudah ada landasan hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, Undang-Undang (UU) Penataan Ruang merupakan produk perundangan yang strategis untuk membenahi kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

“Dengan UU ini, kawasan Jabodetabekjur jadi terintegrasi pula pengembangan dan pengawasannya. UU ini memungkinkan Jakarta memberi kontribusi riil dalam menjaga ekologi Bogor,” katanya di Bogor, Selasa (19/6).

Hermanto adalah salah seorang pembicara dalam acara round table meeting yang diselenggarakan P4W-LPPM IPB yang diketuai Ernan Rustiadi. Pertemuan tersebut membahas implikasi perubahan UU No 26/2007 terhadap sistem penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Menurut Hermanto, UU Penataan Ruang yang disahkan April lalu ini lebih sempurna dari UU sejenis sebelumnya, karena memuat juga sanksi bagi pelanggarnya.

UU ini juga mengatur lebih rinci penggunaan lahan sebuah wilayah. Tujuannya adalah agar bumi Nusantara ini menjadi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Setiap peraturan daerah (perda) harus menyesuaikan dengan UU ini, khusunya Perda Rencana Umum Tata Ruang. (RTS)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/20/metro/3621656.htm