kebijakan


RTH Terus Beralih Fungsi, Target 30 Persen Sulit Dicapai

jakarta, Kompas – Ruang terbuka hijau di Jakarta terus tergerus akibat alih fungsi sepihak tanpa izin, antara lain diserobot untuk lahan parkir, pedagang kaki lima, dan stasiun pengisian bahan bakar. Di Jakarta Pusat, misalnya, saat ini baru tersedia 7,8 persen dari luas wilayah. Padahal, targetnya adalah 30 persen.

”Sesuai ketentuan untuk keseimbangan lingkungan, RTH (ruang terbuka hijau) harus mencapai 30 persen dari total luas wilayah. Namun, mewujudkannya sulit sekali. Bahkan untuk menambah satu persen saja per tahun belum dapat dilakukan,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat Gunawan Widoyoko, Kamis (21/6).
(lebih…)

Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi Tidak Ideal

Bekasi, Kompas – Sebagai kota yang memiliki kawasan industri dan kawasan hunian, Kota Bekasi seharusnya memiliki ruang terbuka hijau yang memadai.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Bekasi tidak ideal, karena masih jauh dari syarat luas minimal, yakni 30 persen dari keseluruhan luas wilayah.
(lebih…)

Bogor Tidak Perlu Ragu Benahi Wilayah Sendiri

Bogor, Kompas – Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor tidak perlu ragu membenahi kawasan kota dan kawasan Puncak karena kini sudah ada landasan hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, Undang-Undang (UU) Penataan Ruang merupakan produk perundangan yang strategis untuk membenahi kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
(lebih…)

Ahmad Harjadi, Kepala Bappeda Prop DKI Jakarta: “Lesson Learnt Pemprov DKI Jakarta Dalam konteks Perubahan Kebijakan Penanganan Bencana”

LOKAKARYA HUT MPBI KE-4 “TANGGUNGJAWAB PEMDA DALAM KONTEKS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA: RUU PB dan RAN”
Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 7 Maret 2007
File Power Point, 137 KB.

Tim Percepatan Rusun Dibentuk

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan program rumah susun seribu tower di perkotaan. Hal tersebut diupayakan dengan menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian No 1/2007 yang mengatur organisasi dan tata kerja tim percepatan. Peraturan tersebut juga mengatur koordinasi dengan pemda.

“Peraturan itu mengatur tata kerja organisasi tim percepatan, juga membentuk mekanisme kerja pembangunan rusun di daerah,” kata Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari di Kantor Depkeu kemarin. Pembangunan rusun seribu tower dalam lima tahun tersebut tetap mengandalkan pembiayaan swasta.
(lebih…)

Rusun untuk Korban Banjir Dibangun Tahun 2007
Nadhifa Putri – detikcom

Jakarta – Meski masyarakat korban banjir enggan pindah ke rumah susun, Pemda DKI tetap akan membangun rumah susun dengan skala besar di tiga tempat di Jakarta.

Warga yang tinggal di sepanjang kali Ciliwung menganggap banjir yang datang tiap tahun merupakan hal yang lumrah. Selama rumah belum terendam air, mereka tetap tidak beranjak pindah atau mengungsi.
(lebih…)

DPRD: Kami Alokasikan Rp 850 Milyar
Selasa 13 Maret 2007, Jam: 22:42:00

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah sempat dipangkas DPRD, kini alokasi anggaran untuk pembebasan lahan banjir kanal timur (BKT)dihidupkan lagi secara utuh yakni Rp 850 milyar. Hanya saja dewan mengingatkan agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa terserap semua.
(lebih…)

Laman Berikutnya »