release


Press Release: 26 Februari 2007
Untuk Wartawan Metropolitan, Humaniora dan Lingkungan Hidup

Peringatan Keras:
Hentikan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu!

Bencana banjir dan meningkatnya jumlah hari dengan kategori udara tidak sehat di Jakarta ternyata tidak menyurutkan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum (DPU) untuk memacu pembangunan infrastruktur di Jakarta yang tidak ramah lingkungan. Hal itu nampak dari ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol /PPJT (Pos Kota, 26 Februari 2007) sebagai awal dari dimulainya pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
(lebih…)

Iklan

UNDANGAN MENDUKUNG PETISI BANJIR JAKARTA

Mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami dalam menuntut pertanggung jawaban PEMDA DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Sutiyoso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo, atas kelalaian dan ketidak kompetenan yang bersangkutan maupun organisasi PEMDA DKI Jakarta dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana banjir yang melanda Ibukota Jakarta baru-baru ini.

Ketidak kompetenan dan kelalaian pimpinan/organisasi PEMDA DKI Jakarta ini telah memperbesar kerugian materiil dan non-materiil yang tidak terkirakan akibat Bencana Banjir ini. Untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, sudah waktunya kita menuntut sekaligus membiasakan tradisi pertanggung jawaban publik dari pejabat-pejabat Publik kita, dengan harapan mereka mau lebih serius dan bertanggung jawab dalam menanggung amanah Publik yang dipercayakan pada mereka.

Tuntutan terhadap PEMDA DKI Jakarta ini disusun dalam bentuk petisi dan dikemas lewat medium internet. Bagi rekan-rekan yang setuju dan mendukung tuntutan silahkan kunjungi situsi web berikut: http://www.petisinasional.org/banjir

Petisi ini disusun tanpa pretensi apapun selain menuntut kepada para pejabat Publik kita untuk berani bertanggung jawab terhadap amanah Publik yang mereka pegang, dan bukannya malah sibuk main lempar kesalahan. Kalau mereka tidak berani melakukan pertanggung jawaban Publik, maka mereka memang sudah sepantasnya untuk tidak lagi memegang jabatan Publik. Ini pesan kita pada mereka.

Kami tunggu peran serta dan keberanian Anda sendiri. Sekali lagi, kunjungi http://www.petisinasional.org/banjir dan tunjukan peran serta Anda.

Salam,
Petisi Nasional untuk Bencana Banjir Jakarta

sumber: “Petisi Nasional” (petisi.nasional@gmail.com)

PAGUYUBAN WARGA
KORBAN BANJIR JAKARTA 2007

Sekertariat: Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Jl. Panca Warga IV No. 44 – Rt. 003/07 – Cipinang Muara – Jakarta Timur
Telp. 021 – 856 9008

Yang terhormat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bulan Februari 2007 ini Jakarta kembali dilanda banjir besar yang telah melumpuhkan dan merendam setidaknya 70% wilayah Jakarta. Beberapa warga kota menilai banjir kali ini lebih besar dari pada banjir yang terjadi pada tahun 2002 silam. Para pejabat DKI Jakarta buru-buru menyatakan bahwa banjir kali ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap lima tahunan. Pernyataan petinggi di Pemprov DKI Jakarta tersebut hanya merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengelak dari tanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga menyebabkan banjir yang menenggelamkan ibu kota.

Pada bulan November 2006, Gubernur Sutiyoso dengan percaya dirinya menyatakan bahwa banjir tahun 2002 tidak akan terulang lagi, namun kenyataannya di saat ini Jakarta telah tenggelam. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta pada bulan November 2006 ini membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta lalai menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya dari bencana ekologi. Kelalaian itu semakin terlihat karena hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap korban banjir yang berada di kawasan Cawang, Halim dan Cipinang.
(lebih…)

TERBUKTI PEMERINTAHAN TIDAK LEBIH SERIUS TANGANI BAHAYA BANJIR

Musibah banjir yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah disekitarnya seperti Tanggerang, Bekasi, Depok, tahun ini terjadi lagi, sepertinya hamper setiap tahun, dan bahkan perlima tahunan ada bahaya banjir lebih besar. Akan tetapi dibalik bahaya banjir, yang harus diperhatikan adalah system kesiapan Pemerintah Daerahdan Pusat dalam menyelesaikan bahaya banjir tersebut. Kesiapan membenahi sitem tata kota, system irigasi dan juga kebersihan lingkungan. Keseriusan untuk menyelsaikan masalah bahaya banjir sepertinya tidak terlihat dipemerintahan. Terbukti bahaya banjir tahun ini lebih besar dan lebih banyak daerah yang terkena tidak saja daerah langganan banjir. Ketidakseriusan itu terbukti ketika pemerintah lagi-lagi “mengkambinghitamkan musibah alam”, ini cukup ironis. Dan pertanyaannya kemudian adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Pemer intahan DKI dan Pemerintahan Pusat untuk menyelesaikan Bahaya Banjir ini?
(lebih…)

Urban Agrarian Reform Solusi Pencegahan Bencana dan Persoalan Sosial Jakarta
Siaran Pers PBHI 025/SP-PBHI/II/2007

Jakarta sudah habis, musim kemarau api, musim penghujan banjir, demikian lantun Iwan Fals. Banjir telah surut memang, dan ada sedikit panas matahari, namun bukan berarti banjir tak datang lagi di Jakarta, dan masih ada sejumlah kerja untuk menghadapi situasi pasca banjir.

Persoalan banjir di Jakarta, jelas tidak memadai hanya dengan mengkambinghitamkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang tak kunjung selesai, apalagi jika menyalahkan proses pembebasan tanah yang alot untuk kemudian dipergunakan pasal-pasal pamungkas dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah direvisi menjadi Perpres 65 Tahun 2006, tetapi juga pembaruan tata ruang.
(lebih…)

Press Release:

Hasil Pemantauan Penggalangan Sumbangan Banjir di Jakarta

Seperti pada kejadian bencana alam sebelumnya, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), sebuah lembaga nirlaba independen yang concern pada kegiatan kedermawanan sosial (filantropi), melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan untuk korban banjir di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan penggalangan dan penyaluran sumbangan yang terjadi di lapangan, serta berbagai kegiatan penggalangan dana yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik. Pemantauan ini bertujuan untuk mendorong kegiatan kedermawanan untuk korban bencana dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel. Kegiatan pemantauan kali ini difokuskan pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam melakukan penggalangan dan penyaluran sumbangan.

Berikut kami sampaikan beberapa temuan dari hasil pemantauan tersebut yang dilakukan mulai
3 Pebruari 2007:

1. Seperti bencana alam sebelumnya, masih banyak anggota masyarakat, aktivis lembaga sosial, pelajar dan mahasiswa yang melakukan penggalangan dana di jalan-jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Selain itu, agak susah memantau pertanggungjawaban dari kegiatan yang bersifat sporadis tersebut. Tanpa berniat mengecilkan niat baik dan kepedulian mereka, pihak-pihak yang ingin melakukan penggalangan sumbangan hendaknya berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah berpengalaman dan punya kompetensi dalam menggalang sumbangan. Dengan demikian, kegiatan penggalangan sumbangan bisa dilakukan dengan lebih terorganisir, lebih bertanggungjawab dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

2. Hal yang sama juga berulang pada penggunaan rekening pribadi untuk menggalang sumbangan masyarakat. Masih banyak pengelola sumbangan yang menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana publik ini. Salah satu lembaga yang melakukannya adalah Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mengiklankan program kedermawananya secara besar-besaran di beberapa harian nasional. Dalam iklan tersebut PKS menghimbau masyarakat untuk menyalurkan dana lewat nomor rekening pribadi, yaitu BCA No.229145.9261 atas nama Sahrullah (Bendahara PKS). Penggunaan rekening pribadi semacam ini tidak bisa dibenarkan karena melanggar asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bencana. Untuk organisasi kecil atau penggalangan dana dalam lingkungan terbatas, penggunaan rekening pribadi masih bisa dimaklumi. Lembaga sebesar PKS yang sudah sering terlibat dalam pengelolaan dana bencana selayaknya menggunakan rekening khusus, seperti yang dilakukan oleh lembaga sosial lainnya. Hal itu diperlukan agar dana masyarakat tidak tercampur aduk dengan dana pribadi atau partai yang masuk ke rekening tersebut.

3. Selain itu, masih banyak pihak-pihak yang mempolitisasi kegiatan penyaluran sumbangan banjir untuk kepentingan politik praktis. Beberapa partai politik dan bakal calon gubernur DKI Jakarta mencoba memanfaatkan momentum bencana ini untuk berkampanye. Bahkan, sebagian dari mereka secara khusus “mengiklankan” kepeduliannya secara besar-besaran di surat kabar. Tentu saja promosi kedermawanan ini tidak gratis. Berdasarkan tarif iklan yang ditetapkan oleh masing-masing surat kabar, parpol serta para bakal cagub harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah untuk “promosi kedermawanan” itu.
Politisasi kegiatan kedermawanan ini memang tidak melanggar hukum, namun bisa dipersoalkan secara etis. Kegiatan kedermawanan harus dikembalikan pada esensinya sebagai aktivitas sosial yang dilakukan secara tulus dalam rangka membantu sesama. Para aktifis parpol dan bakal calon gubernur juga harus mempertimbangkan perasaan masyarakat yang ditimpa bencana dan tidak justru memanfaatkannya untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, alangkah lebih baik dan bermanfaat jika dana yang digunakan untuk “iklan kedermawanan” itu disalurkan dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat diperlukan oleh korban banjir.

4. Tim PIRAC juga menemukan adanya indikasi pengelabuan masyarakat pada penggalangan sumbangan banjir lewat program SMS Donasi Nasional yang dikelola oleh Departemen Sosial dan Haltek Group. Indikasi tersebut terungkap berdasarkan pengaduan beberapa donatur yang menyumbang pada program tersebut lewat SMS yang dikirimkannya. Tim PIRAC kemudian melakukan pengecekan dan pembuktian dengan melakukan SMS secara langsung ke nomor yang dimaksud. Kasus ini terutama dialami oleh penyumbang yang menggunakan kartu Mentari (Indosat), Matrix (Indosat), IM3 (Indosat), Simpati (Telkomsel), Kartu Hallo (Telkomsel), Kartu AS (Telkomsel), Flexi (Telkom), dll

Seperti diketahui, Depsos bekerja sama dengan PT. HALTEK MULIA MEDIA (HALTEK GROUP) menyelenggarakan program SMS Donasi Nasional. Program ini dilakukan dengan menyediakan nomor khusus (7505) bagi masyarakat yang ingin menyumbang lewat SMS. Program ini juga melibatkan semua operator telepon seluler dan beberapa organisasi sosial sebagai penerima bantuan. Depsos dan lembaga peserta program tersebut kemudian mempromosikannya di beberapa media massa. Program ini juga dipromosikan pada saat banjir melanda Jakarta oleh beberapa lembaga di beberapa media dengan tujuan menggalang sumbangan bagi korban banjir. Dalam promosi tersebut disebutkan bahwa dengan mengetik nama lembaga spasi program yang didukung (misal, ACT DONASI atau LM ACK) dan dikirim ke 7505, maka penguna telepon seluler akan menyumbang korban bencana sebesar Rp.5000. Pengelola program selanjutnya akan menyalurkan sumbangan tersebut kepada lembaga yang dituju oleh donatur. Pada iklan program yang dimuat beberapa media massa maupun web site Depsos, tidak disebutkan adanya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengirim SMS. (lihat http://donasi.tvkemanusiaan.org/depsosRI atau http://www.tvkemanusiaan.org, serta iklan dan pemberitaan seputar program di beberapa media)

Namun, praktek yang terjadi di lapangan ternyata menyimpang dari apa yang diiklankan. Dana yang diambil lewat pemotongan pulsa ternyata jauh lebih besar dari jumlah yang diiklankan. Hal itu dikeluhkan oleh beberapa pengguna telepon seluler yang menyumbang lewat program tersebut kepada Tim PIRAC. Pulsa yang terpotong untuk SMS tersebut ternyata sebesar Rp.6.600, bukan Rp.5000 seperti yang diiklankan. Sebagian besar donatur merasa tertipu karena dalam iklan tidak disebutkan adanya dana tambahan di luar sumbangan sebesar Rp.5000. Mereka juga mempertanyakan ke mana larinya selisih dana sebesar Rp.1600 yang mereka salurkan. Beberapa donatur dan Tim PIRAC sudah mencoba mengadukan kasus ini pada SMS Pusat Pengaduan (5505) yang disedikan Depsos dan Haltek, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Promosi program yang tidak dilakukan dengan tepat dan transparan ini jelas merupakan pelanggaran dalam penggalangan sumbangan masyarakat. Terlebih lagi, jika didalamnya juga didapati pengutipan dana di luar sumbangan yang sudah disepakati. Hal ini melanggar peraturan mengenai pengumpulan sumbangan, yakni UU No. 9 tahun 1961, PP No. 29/1980 dan Kepmensos No.1/HUK/1995. Peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan pengumpulan sumbangan dilakukan secara terang-terangan/transparan, sukarela, tidak dengan paksaan atau cara-cara lain yang meresahkan masyarakat. Pelanggaran terjadi karena program SMS Donasi Nasional yang dikelola Depsos dan Haltek Group tersebut dipromosikan secara tidak transparan. Unsur pemaksaan juga ditemui dalam pelaksanaan program itu karena pemungutan selisih dana sebesar Rp.1600 tidak dilakukan atas kerelaan masyarakat. Depsos dan Haltek Group sebagai penyelenggara program juga tidak menjelaskan ke mana dan untuk apa selisih dana tersebut disalurkan.

Jika selisih dana sebesar Rp.1600 itu digunakan untuk pembiayaan program, maka tindakan itu juga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, yakni pasal 4 keputusan Mensos No.1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana. Dalam peraturan tersebut dinyatakan: ”Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan penyalurannya, tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Dengan kata lain, seluruh sumbangan yang diberikan oleh pengguna telepon seluler sebesar Rp.6.600 tidak boleh dipotong untuk penyelenggaraan/ operasional program maupun organisasi penerimanya dan harus diserahkan sepenuhnya kepada korban banjir.

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran di atas, PIRAC mendesak kepada Depsos dan Haltek Group untuk:
1. Menarik program SMS Donasi Nasional ini dan memperbaikinya jika ingin diluncurkan kembali ke masyarakat. PIRAC menyadari bahwa program ini penting dan bermanfaat, khususnya bagi korban bencana. Namun, penyelenggaraannya tidak boleh melanggar peraturan dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumbangan.
2. Menjelaskan kepada masyarakat penyumbang mengenai pemanfaatan dana sebesar Rp.1600 per SMS yang merupakan selisih dari dana Rp.6600 yang ditarik dari masyarakat penyumbang
3. Depsos sendiri harus mempertimbangkan keterlibatannya sebagai penyelenggara program-program semacam ini dan menyerahkan penyelenggaraannya kepada lembaga-lembaga sosial, seperti praktek yang terjadi sebelumnya. PP No. 29/1980 mengenai ”Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan” telah mengamanatkan kepada Depsos untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan pengawas dalam pengelolaan sumbangan. Fungsi tersebut akan sulit dijalankan jika Depsos sendiri terlibat sebagai penyelenggara program penggalangan sumbangan, seperti dalam kasus SMS Donasi Nasional. Dengan kata lain, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program itu, Depsos tidak mungkin bisa mengawasi dan memberi sanksi kepada dirinya sendiri.

Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemantauan ini dapat menghubungi:
Hamid Abidin/ Yuni Kusumastuti
Di Kantor PIRAC
Jl. M. Ali No. 2 Tanah Baru, Beji, Depok
Telp: 021 7756071/ 7752699 atau Hp.08164841438
Email: pirac@cbn.net.id
Website: http://www.pirac.web.id

sumber: “PIRAC”

Korban Banjir mengadu ke Komnas HAM

PAGUYUBAN WARGA
KORBAN BANJIR JAKARTA 2007

Sekertariat: Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Jl. Panca Warga IV No. 44 – Rt. 003/07 – Cipinang Muara – Jakarta Timur
Telp. 021 – 856 9008

Yang terhormat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bulan Februari 2007 ini Jakarta kembali dilanda banjir besar yang telah melumpuhkan dan merendam setidaknya 70% wilayah Jakarta. Beberapa warga kota menilai banjir kali ini lebih besar dari pada banjir yang terjadi pada tahun 2002 silam. Para pejabat DKI Jakarta buru-buru menyatakan bahwa banjir kali ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap lima tahunan. Pernyataan petinggi di Pemprov DKI Jakarta tersebut hanya merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengelak dari tanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga menyebabkan banjir yang menenggelamkan ibu kota.

Pada bulan November 2006, Gubernur Sutiyoso dengan percaya dirinya menyatakan bahwa banjir tahun 2002 tidak akan terulang lagi, namun kenyataannya di saat ini Jakarta telah tenggelam. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta pada bulan November 2006 ini membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta lalai menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya dari bencana ekologi. Kelalaian itu semakin terlihat karena hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap korban banjir yang berada di kawasan Cawang, Halim dan Cipinang.

Indikasi dari kelalaian Pemprov DKI Jakarta lainnya dalam mengelola lingkungan hidup itu juga terlihat dari semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air pencegah terjadinya banjir di DKI Jakarta. Pada tahun 1965-1985, Master Plan Jakarta menargetkan terdapat 18.000 Ha luas RTH di Jakarta, namun luasan itu menurun tajam pada Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 2002-2010 hanya seluas 9,56 Ha. Menurutnya RTH di Jakarta tersebut tidak lepas dari ijin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengalihfungsikan lahan RTH menjadi kawasan komersial.

Dalam situasi seperti itu seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya maksimal untuk meminimalisir tingkat kerugian harta benda kami dan fasilitas umum serta korban jiwa di tingkat masyarakat, namun dari data di lapangan kami sebagai korban banjir tidak tersentuh dan terdiskrimanasi oleh pelayanan Pemprov DKI Jakarta, bahkan hingga hari ke-tujuh sejak banjir melanda Jakarta.

Kami melihat adanya proses pembiaran yang telah dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso beserta seluruh jajarannya di Pemprov DKI Jakarta, telah mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak dasar dari warga yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, yaitu hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas sandang & pangan, hak atas pendidikan serta hak atas hidup sehat, hingga mengakibatkan adanya korban meninggal di wilayah DKI Jakarta saja sebanyak 48 orang (KOMPAS, Minggu,11 Februari 2007).

Proses pembiaran tersebut dengan jelas mengidentifikasikan telah terjadi pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta, terhadap seluruh warga di wilayah DKI Jakarta. Gubernur Sutiyoso beserta seluruh jajarannya telah melanggar:
1. UUD 1945 hasil Amandemen khususnya Bab XA (tentang HAM) Pasal 28A (hak atas kehidupan), Pasal 28G (hak atas perlindungan), Pasal 28H (hak atas bertempat tinggal), serta Pasal 31(hak atas Pendidikan).
2. DUHAM, Pasal 2 (hak atas semua hak dasar dan kebebasan tanpa diskriminasi), Pasal 3 (hak atas penghidupan), Pasal 25 (hak atas kesehatan) serta Pasal 26 (hak atas pendidikan).
3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak EKOSOB, Pasal 2 (Negara anggota Kovenan menjamin hak-hak dasar dari setiap manusia) , Pasal 3 (hak atas ekonomi, sosial dan budaya), Pasal 6 (hak atas pekerjaan), Pasal 11 (Hak atas taraf hidup yang layak), serta Pasal 13 (hak atas pendidikan).

Situasi tanpa perhatian dan bantuan pihak Pemprov DKI Jakarta itu berlangsung hingga hari ini. Air banjir memang sudah akan surut namun belum pasti karena Pemprov tidak memberikan informasi yang jelas. Walau banjir nantinya surut bukan berarti persoalan sudah selesai. Kami sebagai korban kembali dengan masalah lain, yakni harus membangun kembali kehidupan diri, keluarga dan komunitas kami. Setidaknya berbagai masalah baru sudah di depan mata, perekonomian yang hancur, wabah penyakit, pendidikan anak-anak dan membersihkan atau memperbaiki rumah-rumah kami. Harusnya pihak Pemprov mengumumkan strategi apa yang akan diberikan sebagai bentuan pada warga korban setelah banjir surut, tidak mendiamkan kami jatuh sakit dan bertambah susah.

Kondisi kesusahan kami sama sekali tidak menjadi keprihatinan para penguasa di negeri ini, hal ini terbukti dengan ungkapan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Aburizal Bakrie, yang menyatakan bahwa “banjir kali ini janganlah dibesar-besarkan, itu bukanlah sesuatu yang sifatnya kiamat, toh warga masih bisa tertawa-tawa,”. Pernyataan tersebut telah menyakiti hati kami sebagai korban banjir Jakarta 2007 ini. Pernyataan tersebut mencerminkan arogansi seorang pejabat public sekaliber menteri yang tidak punya “sense of crissis”.

Untuk itu, kami Paguyuban Warga Korban Banjir Jakarta 2007 meminta KOMNAS HAM segera :
1. Membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penyelidikan adanya Pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso dalam peristiwa Banjir Jakarta 2007.
2. merekomendasikan dan mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk segera memecat Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Gubernur Sutiyoso.

Demikian pengaduan kami, atas perhatian dan tindaklanjutnya demi penegakan HAM bagi masyarakat miskin kota Jakarta, kami sampaikan banyak terima kasih

Jakarta, 13 Februari 2007
Hormat kami,
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.Si
Ketua (08159977041)

sumber: azas nainggolan (azastigor@yahoo.com)

Laman Berikutnya »