sejarah


Memahami Banjir Jakarta, Masalah Bumi atau Langit?

Oleh Sunaryo

Secara ilmiah banjir dan kekeringan, berdasar sejarah kejadiannya dapat dirumuskan pola kemunculannya. Hujan terderas dapat dipolakan sebagai hujan terlebat siklus 100 tahun, 50 tahun, 25 tahun, 10 tahun, dan lima tahun.

Seperti kapan datangnya gempa, para ilmuwan belum bisa meramalkan secara pasti, kapan siklus hujan terlebat terjadi sebelum benar-benar terjadi.
(lebih…)

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,

Banjir ternyata masalah yang tak pernah selesai sejak jaman Belanda…. Well, we never learn at all…. tanya kenapa???

salam,
~Vie

Kompas; 5 Pebruari 2007, halaman 12

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,

Banjir datang lagi! Jakarta bagaikan pulau yang terkurung air. Ketika banjir datang, seperti biasa para pejabat sibuk mencari alasan dari mulai belum selesainya banjir kanal timur, curah hujan yang tinggi, pembangunan villa di Puncak yang tidak terkontrol sampai kebiasaan masyarakat yang buruk. Sementara masyarakat sibuk menyalahkan pembangunan perumahan baru yang tidak terkontrol, seolah bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Batavia (baca Jakarta) 89 tahun yang lalu. Pada waktu banjir tanggal 19 Pebruari 1918, kala itu hampir seluruh Jakarta kebanjiran. Diantaranya Straat Belandongan, Kali Besar Oost, Pinangsia, Prinsenlaan, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, Suteng, kampung Klenteng Kapuran, kampung Tangki, Petaksinkian, Mol belakang penjara Glodok sampai terus ke kampung Pinangsia, air rata-rata setinggi dada. Selain itu juga Kampung Jacatra atau Kampung Pecah Kulit disamping kali Gunung Sari, Angke, Pekojan dan lain-lain. Jakarta bagaikan lautan air. Selain itu di Jakarta pada waktu juga sedang dilanda wabah kholera, setiap hari ada sekitar 6 – 8 orang masuk rumah sakit.

Melihat kondisi seperti itu gemeenteraad Batavia (baca DPRD) langsung mengadakan sidang paripurna pada tanggal 19 Pebruari 1918, jam 19.15. Dalam rapat tersebut hadir walikota Bischop dan 14 anggota DPRD. Selain itu hadir pula Herman Van Breen, ahli tata air Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota Schotman mencecar beberapa pertanyaan kepada walikota apakah sudah disalurkan bahan makanan dan obat-obatan di tempat pengungsian yang terletak di Pasar Baru, gereja Katedral dan sebelah barat Molenvliet. Selain itu dalam kesempatan tersebut Van Breen juga ditanyakan apakah jika banjir kanal sudah selesai dapat mengatasi banjir? Breen mengatakan tidak menjamin bahwa ketika banjir kanal selesai Jakarta akan terbebas dari banjir, dan ternyata itu benar karena pada tahun-tahun berikutnya Jakarta masih kebanjiran. Karena sebenarnya banjir kanal dan keberadaan pintu air Manggarai hanya merupakan pengalihan wilayah banjir. Banjir yang tadinya biasa melanda daerah Weltevreden dan Menteng beralih ke daerah Manggarai dan daerah Jatinegara. Karena memang proyek banjir kanal dan pintu air Manggarai yang sudah terletak di luar kota, diprioritaskan untuk menanggulangi banjir wilayah Jakarta yang luasnya hanya 162 km2.

Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka yang dikatakan oleh Van Breen sama dengan yang dikatakan oleh para pejabat yang ada sekarang. Pembangunan banjir kanal timur yang sudah diwacanakan sejak tahun 1970-an dan baru selesai sekitar tahun 2008 artinya hampir 40 tahun baru dapat direalisasikan, juga tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Karena wacana Banjir kanal timur pada waktu itu, kondisi Jakarta sudah banyak perubahan. Terutama dalam penggunaan tata guna lahan, sekarang Jakarta sudah dikepung oleh kota-kota penyangga di sekitarnya, tentu hal ini telah menutup wilayah kedap air dan akhirnya ketika hujan turun maka air akan langsung menjadi aliran sungai dan tidak meresap kedalam tanah. Sehingga wilayah banjir sudah semakin luas dan semakin ke selatan, di luar Bekasi dan Tangerang. Dalam banjir 2 Pebruari 2006, wilayah paling banyak dilanda banjir adalah wilayah Jakarta Selatan yang meliputi 9 wilayah, Jakarta Timur 8 wilayah, Jakarta barat 7 wilayah,

Jakarta Utara 6 wilayah dan jakarta Pusat 3 wilayah, selain itu juga wilayah Bekasi dan Tangerang (Kompas, 3 Pebruari 2007). Di lihat dari itu banjir kanal yang dibangun oleh Van Breen memang berhasil melindungi wilayah Jakarta Pusat. Dalam “Masterplan Jakarta 1965 – 1985” itupun orientasinya sebagian besar masih untuk melindungi daerah Jakarta Pusat. Sedangkan banjir kanal timur sebagian besar untuk melindungi wilayah bagian timur. Banjir kanal timur hanya mampu menanggulangi banjir untuk sementara waktu saja, jika tidak diikuti penataan air dengan cakupan lebih luas. Untuk itu sudah waktunya dipikirkan untuk membangun kanal atau waduk penampungan yang berada di luar di wilayah Jakarta atau selatan Jakarta. Hal ini berguna untuk mengendalikan air yang masuk Jakarta diwaktu musim hujan maupun musim kemarau. Sudah tidak waktunya lagi jika hanya menyalahkan pembangunan villa di Puncak, karena terbukti bahwa pada waktu banjir tanggal 2 Pebruari 2007, pintu air di Katulampa masih dalam kondisi normal, itu artinya penyebabnya adalah daerah di bawah kawasan Puncak.

Banjir memang sudah terjadi dan rupanya itu sudah menjadi langganan bagi penduduk Jakarta yang katanya dulu disebut Queen from the east. Masyarakat seolah tidak berdaya menghadapi banjir. Pemerintah seolah-olah juga begitu, air surut dan penduduk kembali ke rumah masing-masing maka bahaya air juga sudah dilupakan sampai musim banjir tahun berikutnya. Untuk itu apa yang mesti dilakukan sebagai masyarakat di tengah-tengah suasana banjir, maka masyarakat harus menyiapkan dirinya sendiri menghadapi banjir. Seperti yang dilakukan oleh penduduk di daerah Bukit Duri ketika banjir datang. “Bantuan Tak datang, Warga bentuk satgas” (Kompas, 3 Pebruari 2008) dalam kondisi seperti ini diperlukan sikap kedermawanan dari masyarakat lainnya. Sudah waktu social capital yang ada di masyarakat dipupuk terus untuk membantu masyarakat lain. Ada beberapa yang dapat diberdayakan untuk membantu warga masyarakat dari mulai lembaga swadaya masyarakat, pribadi-pribadi dan juga partai politik.

Partai Politik sudah waktunya memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk segera bergerak memberi bantuan kepada masyarakat. Partai politik jangan hanya sibuk diwaktu setahun sebelum dan sesudah pemilu. Sekarang inilah dibuktikan peranan partai ketika jauh dari waktu pelaksanaan pemilu.

Kalau penduduk Jakarta pada waktu banjir tahun 1918 saja sibuk dengan memberikan bantuannya berupa bahan makanan, obat-obatan dan tempat pengungsian, dan juga mendirikan Smerofonds sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena banjir dibentuk tahun 1916 diketuai oleh De Nijs Bik. Maka sikap filantrophi harus ditumbuhkembangkan oleh segenap masyarakat.

Karena tanpa penanganan tata air di Jakarta yang lebih baik, maka banjir Jakarta hanya akan menjadi bahan tertawaan untuk menyindir diri sendiri yang tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi fenomena alam, seperti yang dilakukan oleh Benyamin S dengan lagunya “Kebanjiran”.

Restu Gunawan
Mahasiswa S3 Jurusan Sejarah UI dan Pegawai Dep Budpar

sumber: virgina veryastuti (virghien@yahoo.com)

Bianpoen, dan Jakarta yang Krisis

Ilham Khoiri

Bianpoen (77), pengamat lingkungan sepuh itu, masih seperti dulu. Dia berpikiran jernih, kerap menyempal dari arus umum. Dia galak terhadap kebijakan pengendalian banjir dan tata kota Jakarta, yang dinilainya ’sudah kritis’.

Lelaki ini pemikir lingkungan kawakan. Seusai menuntut ilmu arsitektur dan ilmu ekonomi di Jerman dan Belanda, dia jadi staf ahli Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Tak lama, Bianpoen lantas dipercaya sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan (P4L) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selama tujuh tahun.

Bianpoen tekun meneliti, berbicara pada forum ilmiah, dan memberikan pertimbangan kepada Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi, tahun 1986 dia justru meletakkan jabatan direktur P4L itu.

“Saya hendak memberikan disertasi kepada gubernur waktu itu. Tapi, dia malah bertanya, untuk apa penelitian lingkungan? Hah, saya keluar saja!” katanya mengenang.

Hingga kini, lelaki itu mengabdikan diri sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan lingkungan. Demi menjaga sikap kritisnya, dia hidup asketis dan berjarak dengan kekuasaan.

Rumahnya di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sangat bersahaja, seakan terselip di antara rerimbunan pohon yang hijau. Ruang tamunya penuh buku. Rabu (7/2) sore itu, dia menemui Kompas dengan wajah segar.

Banjir

Menurut Bianpoen, banjir awal tahun 2007 ini merupakan yang terbesar sejak zaman Belanda. Air menggenangi tempat-tempat yang tidak pernah kebanjiran dan berlangsung lebih dari sepekan. Banjir menelan banyak korban manusia dan rumah.

Jika diurai, banjir itu disebabkan tiga faktor utama, yaitu sungai meluap, drainase tidak berfungsi, dan daratan lebih rendah daripada laut.

Soal sungai meluap, kenapa bisa begitu?

Ada daerah aliran sungai (DAS), yaitu kawasan di pinggiran sungai dari hulu-hilir yang menampung air hujan dan menyalurkannya ke sungai. Kawasan itu mencapai puluhan-ratusan kilometer, bukan hanya bantaran sungai saja.

DAS itu sekarang rusak karena dipenuhi bangunan. Saat masih alami, sekitar 95 persen sampai mendekati 100 persen air hujan terserap dalam tanah. Sedikit sekali air yang masuk ke sungai. Setelah DAS rusak, sebagian besar air hujan masuk ke sungai dan sedikit yang terserap tanah.

Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya DAS hulu?

Semua gubernur Jawa Barat, dari sekarang sampai dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 yang menetapkan kawasan Puncak, Bogor, sebagai daerah resapan air. Mereka salah karena mengizinkan pembangunan vila yang marak 10 tahun terakhir.

Di Jakarta juga banyak perumahan yang dibangun di daerah resapan air?

Real estat baru punya dosa mengubah alam jadi lingkungan buatan. Perumahan merusak kapasitas penyerapan air hujan di dalam tanah. Itu terus berlangsung dan terus diizinkan. Yang salah bukan pengembangnya semata, tapi pemerintah yang memberi izin.

Adakah kawasan yang disiapkan jadi daerah resapan air di Jakarta?

Ada daerah yang tidak boleh diubah fungsinya dan ditimbun untuk didirikan bangunan. Sawah tetap sawah, rawa tetap rawa. Kita bisa pada rencana induk tata ruang 10 tahunan, sejak tahun 1965-1985, 1985-2000, dan 2000-2010. Rencana induk itu terus berubah dan kawasan hijau makin menyusut. Saat ini, semuanya berubah sama sekali.

Dulu kondisinya seperti apa?

Sekitar tahun 1970-an, Pantai Indah Kapuk dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berupa rawa semua, sebagian sawah. Sebelum itu, Pantai Ancol juga rawa yang luasnya ribuan hektar. Dalam rencana induk awal, kawasan itu sengaja dibuat kosong, tapi diubah jadi penuh bangunan. Padahal, rawa itu berfungsi menampung air hujan.

Soal penyebab kedua, drainase yang tidak berfungsi, kenapa begitu?

Drainase tak bisa menampung hujan dan malah meluberkan air ke jalanan atau permukiman. Kapasitasnya kurang karena percepatan pembangunan permukiman tidak diikuti perubahan drainase.

Drainase tersumbat lumpur atau sampah akibat kurang pemeliharaan. Daerah Pantai Kapuk, contohnya. Saat kemarau, masih ada air yang menggenang, diam, hitam, bau, dan kotor.

Daratan Jakarta lebih rendah dari laut, mulai kapan diketahui?

Belanda sudah tahu daerah pantai di utara berada di bawah laut. Air dari utara ke selatan, sampai kira-kira Grogol, Jakarta Barat, hanya bisa mengalir ke laut saat kemarau dan laut surut. Kalau laut pasang atau hujan, air tidak bisa mengalir ke utara.

Drainase dilakukan dengan membuat waduk yang menampung air dari daratan, lantas dibuang dengan memompanya ke laut. Itu sistem folder yang sekarang ada di Pluit dan Sunter, Jakarta Utara. Tetapi, dua folder itu tidak cukup lagi.

Untuk mengantisipasi banjir, Bianpoen mengusulkan agar pemerintah memfungsikan kembali DAS di hulu. Pembangunan di Puncak dihentikan dan bangunan yang menutupi DAS dibongkar. Lahan itu direhabilitasi dengan menanam pepohonan. Pemda DKI Jakarta harus memberi kompensasi khusus pada Pemda Jawa Barat.

Pemda Jakarta juga harus memperbaiki drainase di wilayahnya agar bersih, kapasitas sesuai, dan bisa mengalir ke laut. Perlu dibuat lagi waduk-waduk seperti Pluit yang airnya dipompa ke laut.

Menurut Bianpoen, Jakarta perlu meniru Belanda dalam mengelola air. Menyadari semua daratan di negeri itu berada di bawah laut, mereka membuat kana-kanal yang sistematis, dilengkapi pompa untuk membuang air.

Belanda membangun Jakarta mirip Amsterdam, dengan membangun kanal, seperti di kawasan Kota dan Manggabesar. Belanda juga menggali Banjir Kanal Barat agar mereka bisa menetap di Jakarta.

Jakarta hendaknya mengembangkan konsep itu. Tetapi, Bianpoen tak setuju pemerintah semata mengandalkan Banjir Kanal Timur (BKT). BKT hanya mengamankan Jakarta Timur dari luapan Sungai Cipinang dan Sunter, tetapi hujan tetap membanjiri daerah itu. Masalahnya, drainase tidak berfungsi dan air tak bisa masuk ke laut karena daratannya lebih rendah.

Bagaimana menangani masyarakat di bantaran sungai?

Masalah bantaran sungai adalah masalah kemiskinan, masalah sosial. Itu tidak bisa ditangani dengan fisik, seperti membangun rumah susun. Tangani dulu masalah sosialnya, baru fisiknya.

Konsep megapolitan itu bisa menangani masalah banjir?

Ide kebijakan harus integral itu baik. Tetapi, tidak perlu pakai megapolitan segala. Duduk saja bersama, rundingkan, dengan pemerintah pusat sebagai penengah. Kalau Jakarta bersikeras agar Puncak direhabilitasi, tetapi Bogor tidak mau, nah Jakarta bertindak.

Jakarta kritis

Selain soal banjir, Bianpoen juga banyak memikirkan masalah tata kota Jakarta. Menurut dia, penataan ruang kota bersamalah secara fisik dan sosial, dan sudah mencapai tahap “kritis”.

Masalah utama, pembangunan terlalu menumpuk di Jakarta dan daerah di sekitarnya tertinggal. Itu memicu urbanisasi. Orang desa yang sulit hidup layak menyerbu ibu kota demi kerja serabutan.

Daya dukung Kota Jakarta akhirnya tak mampu lagi melayani jutaan penduduknya. Timbullah berbagai masalah, yaitu kemacetan lalu lintas, kriminalitas, pengangguran, kesenjangan sosial, lingkungan rusak, dan krisis air bersih. Warga Jakarta tak punya rasa memiliki terhadap kota ini karena mereka datang untuk cari nafkah, bukan untuk tinggal.

Bianpoen mengusulkan, pemerintah membangun dan menyebarkan kemakmuran hingga ke desa-desa. Masyarakat miskin dilatih dan diberi keterampilan agar bisa bekerja mandiri.

Krisis air di Jakarta terlihat saat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu melayani sekitar 40 persen dari total penduduk. Saat kemarau kekeringan karena Jakarta tidak punya kawasan resapan air. Air hujan tidak meresap ke tanah, tetapi langsung masuk sungai dan keluar ke laut.

Masalah lain, pembangunan Kota Jakarta terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Rencana induk tata ruang membuka lebih dari 50 persen lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi. Masyarakat miskin didesak ke daerah pinggiran, kota hanya untuk orang kaya.

Pendekatan itu hendaknya diubah dengan mengakomodasi masyarakat miskin untuk tinggal di sekitar sentra ekonomi, tempat mereka bekerja secara legal.

Masalah kemacetan Jakarta semakin akut, kenapa?

Jakarta menganut prinsip tata ruang tunggal, yaitu memperuntukkan satu kawasan tertentu untuk permukiman, perkantoran, industri, pemerintahan, atau pendidikan. Masing-masing punya kawasan. Akibatnya, hubungan transportasi dari masing-masing kawasan itu memicu kemacetan.

Sebaiknya kawasan didesain multiperuntukan. Satu ruang boleh untuk kantor, perumahan, taman, dan pasar sekaligus. Industri boleh, asal tidak mencemari. Dengan begitu, tidak terjadi transportasi antarperuntukan.

Transportasi macam apa yang dibutuhkan Jakarta?

Jakarta butuh transportasi umum yang tidak menggunakan jalan, tidak memakai bahan bakar yang merusak udara, dan kapasitasnya besar dan massal. Namanya, mass rapid transit (MRT).

Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, Moskwa, Berlin, Perancis, dan London menggunakan MRT karena kapasitasnya banyak. Busway hanya bisa mengangkut 8.000-an orang per jam per arah, sementara Monorel 20.000-an orang per jam per arah. Kalau MRT, bisa 80.000 orang per jam per arah atau 160.000 orang untuk dua arah bolak-balik.

MRT memang lebih mahal, tetapi bisa jadi solusi yang tepat untuk jangka panjang.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/11/persona/3307741.htm

Dulu banjir, sekarang juga banjir
oleh : Algooth Putranto

Sampai hari ini Jakarta masih berdenyut lemah, karena banjir mengepung kota. Banjir tahun ini melengkapi catatan bencana banjir di kota ini yang terentang mulai tahun 1621, 1654, 1918, 1979, 1996, dan 2002.

Data geomorfologi menunjukkan Jakarta didirikan di atas dataran aluvial pantai dan sungai yang berusia 5.000 tahun. Bentang alamnya didominasi dataran, sungai, rawa pantai dan sungai, hingga genangan laguna.

Tak aneh jika kota dengan luas 65.000 hektare ini secara alami rawan terhadap genangan dari pasang air laut di utara dan limpasan banjir dari pegunungan di selatan.

Terdapat 13 sistem daerah aliran sungai (DAS) melewati kota ini dan bermuara di Teluk Jakarta, yang berpotensi menggenangi 40% atau sekitar 24.000 hektare daratan rendah yang memiliki ketinggian 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Gejala genangan didukung jenis tanah hasil bentukan endapan sungai dan pantai yang didominasi tekstur liat berdebu hingga lempung berdebu yang memiliki kemampuan serap air yang rendah dan mudah jenuh.

Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) bukan tak sadar dengan kondisi ini. Gubernur Jenderal VOC pertama, Peter Both, justru sengaja memilih kota yang dulu bernama Sunda Kelapa atau Jayakarta ini menjadi pusat administrasi dan perdagangan mereka.

Alasan Both, kota yang kemudian diubah menjadi Batavia itu strategis sebagai kota pelabuhan sedangkan sungai-sungai yang melintas selain menjadi akses transportasi air juga merupakan benteng alami.

Visi itu diteruskan Jan Pieters Zoon Coen yang sukses membentuk Batavia pada 1621. Hanya berselang bulan, banjir besar mengepung kota kecil yang mulai dipotong oleh banyak parit itu.

Meski VOC berhasil menundukkan Mataram, air tak kunjung mengalah. Banjir besar lagi-lagi mengurung Batavia empat tahun setelah kota itu genap dibangun pada 1650.

Namun arsitek Belanda tak menyerah, drainase tambahan dibangun. Hasilnya banjir baru mampir pada 1918. Bencana itu membuat DPRD Batavia memanggil Wali Kota Bischop dan ahli tata air Herman van Breen.

Dari pertemuan itu didapatkan kata sepakat membangun sistem Banjir Kanal Barat (BKB) untuk membuang limpahan air Sungai Ciliwung, Kali Krukut dan Kali Baru Barat ke wilayah Manggarai dan Jatinegara yang belum dihuni orang dan menghindarkan Jakarta Pusat dari kepungan banjir.

Hasilnya sukses. Batavia bebas banjir hingga 50 tahun ke depan sampai Belanda kalah perang. Republik Indonesia berdiri Batavai berubah nama menjadi Jakarta hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang gagal.

Bang Ali

Gubernur Ali Sadikin menjadi orang pertama di zaman Orde Baru yang sukses membebaskan Jakarta dari banjir berkat program pembersihan, pemeliharaan dan pembangunan saluran air yang dananya diambil dari hasil judi legal di kota itu sampai meletakkan jabatan pada 1977.

Penggantinya, Tjokropranolo gagal meneruskan prestasi itu. Ibu Kota dikepung banjir tiga tahun kemudian. Untung, Bang Nolly (panggilan Tjokropranolo) cepat sadar.

Dia meneruskan program Bang Ali. Selanjutnya, langkah Bang Nolly diteruskan Soeprapto dan Wiyogo Atmodarminto.

Duitnya? Lagi-lagi dari judi!

Tepat dua tahun setelah izin judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dicabut pada 1994, Jakarta yang dipimpin Soerjadi Sudirja tak kuasa menahan gempuran banjir besar karena kurang duit.

Bencana pada 1979 dan 1996 sebetulnya sudah diprediksi orang-orang Ali Sadikin, sehingga dibuat Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta 1972-1973 yang merencanakan untuk membangun sistem Banjir Kanal Timur (BKT).

BKT dimaksudkan untuk menampung limpasan air Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Sayang rencana ini terkatung-katung hingga saat ini alasannya klasik mulai dari kesulitan pendanaan hingga pembebasan tanah.

Seperti pendahulunya, tak punya cukup dana taktis membuat Sutiyoso kerepotan. Bisa diduga banjir pun mengepung pada 2002 dan diteruskan tahun ini.

Secara garis besar, jelas terlihat strategi penanganan banjir di Jakarta sebetulnya masih berkiblat pada Belanda sebagai arsitek kota ini.

Namun, benarkah Negeri Kincir Angin itu sukses menundukkan banjir dari laut dan sungai dengan sistem polder terpadunya?

Belanda seperti halnya Jakarta selain memiliki topografi serupa juga sulit untuk mengharapkan air hujan bisa diserap seluruhnya oleh hutan di wilayah hulu. Satu-satunya cara adalah mengakali alam dengan teknologi dan konsisten dengan keputusan itu.

Delta Plan Belanda

Sadar Belanda rentan banjir, sejak pada 1937 Rijkswaterstaat (Dinas PU urusan pengairan) merencanakan proyek polder raksasa Delta-Plan sepanjang 700 km, terpanjang di seluruh Eropa.

Proyek ini akan menyekat mulut-mulut sungai besar a.l Western Schelde, Eastern Schelde, Haringvliet, dan Brouwershavense Gat.

Proyek ambisius karena tak hanya membuang limpahan run-off dan menahan hempasan ombak atau air pasang, tetapi mengeringkan 150.000 hektare dasar laut.

Lalu proyek itu juga menjadi penyedia air bagi jaringan transportasi air, sumber air bersih untuk kemudian dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan arus Pasang-Surut.

Namun, kebutuhan finansial yang sangat besar membuat rencana ini hanya sebatas angan. Hingga kemudian banjir besar pada 1953 melanda negara itu. Ratusan jiwa melayang, ribuan orang mengungsi, ladang dan peternakan hanyut dilibas kekuatan air.

Warga negeri yang besarnya hanya seperempat Pulau Jawa dan separuhnya di bawah permukaan laut itu bertekad melawan ganasnya alam, akhirnya diputuskan Delta-Plan dimulai 1958.

Seperempat abad

Butuh seperempat abad untuk menyelesaikan proyek itu termasuk proyek pendamping seperti memperkuat dan membangun tanggul-tanggul, pintu-pintu air dan jembatan beton di wilayah daratan.

Seluruh proyek akhirnya selesai pada 1986, menghabiskan dana tak kurang dari 2,5 miliar euro. Hasilnya bisa dinikmati anak cucu mereka, tak hanya dalam bentuk fisik tapi juga ilmu pengetahuan tentang tata bangunan air yang diekspor ke mana-mana.

Salah satu pengguna teknologi polder terpadu Belanda adalah kawasan Pantai Indah Kapuk yang terletak di bibir pantai utara Jakarta bersebelahan dengan muara sungai Cengkareng.

Teknologi polder PIK didesain Witteven and Bos Indonesia. Seperti di tempat asalnya sistem bendungan itu selain sebagai penahan hempasan gelombang laut atau air dari Sungai Cengkareng juga menjadi akses jalan.

Pada 2002 dan 2007, saat banjir besar melanda Jakarta saluran air sekunder dan tersier PIK tetap kering. Tiga pompa besar sistem di kawasan itu sukses mengendalikan debit air di saluran primer.

Belajar dari pengalaman panjang ini jelas terlihat Jakarta dituntut butuh visi besar, radikal, konsisten dan holistik agar terhindar dari bencana banjir di masa datang.

Pertanyaannya sanggupkah?

sumber: http://www.bisnis.com/ Kamis, 08/02/2007 11:44 WIB